Dunia Opini 

Natalius Pigai: Rakyat Papua Butuh Dialog Bermartabat Dengan Presiden

Jakarta, SBSINews – Aktivis Kemanusiaan asal Papua Natalius Pigai mengungkapkan bahwa rakyat Papua membutuhkan penyelesaian yang komprehensif melalui dialog bermartabat bersama Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Pigai usai keberhasilan pasukan gabungan TNI dan Polri mengevakuasi warga Desa Banti dan Kimbeli, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Masalah di Papua sangat kompleks, TNI-Polri tidak bisa memulai dialog, mereka hanya alat negara. Harus presiden yang turun tangan,” kata Pigai.

Lebih lnjut dengan jujur ia mengutarakan masalah sebenarnya. Ia menilai, kondisi Papua dimasa kepemimpinan Jokowi ini justru lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya.

”Semua kebijakan presiden berbeda dengan harapan rakyat Papua. Janji presiden saat kampanye tidak dipenuhi, padahal sudah mendapatkan 99 persen suara rakyat Papua,” ujarnya.

Menurutnya, Janji yang tidak ditepati Jokowi adalah membuka seterang-terangnya pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Dengan tegas ia membandingkan pembangunan di Papua oleh pemerintahan Jokowi, dengan pemerintahan sebelumnya.

“Jokowi hanya membangun dua titik selama tiga tahun. Yakni, gedung dua tingkat Pasar Mama senilai Rp 20 miliar dan jalan sepanjang 132 km Wamena-Nduga. Berbeda dari zaman pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) jalan yang terbangun itu mencapai 2.200 km dengan 11 ruas jalan prioritas dan 4 jalan strategis,” ujarnya.

Hasil dari penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bertajuk Road Map Papua, diketahui ada empat masalah utama yang terjadi di Papua. Pertama, perlunya pelurusan sejarah integrasi Papua dengan Indonesia, persoalan pelanggaran HAM, diskriminasi terhadap orang Papua dan kesenjangan pembangunan.

”Kalau saya, empat ini bisa dikerucutkan menjadi dua, soal Papua Merdeka dan kesejahteraan rakyat, setidaknya Presiden berdialog dengan rakyat Papua membahas dua tema itu, Papua Merdeka dan kesejahteraan rakyat. Bila, Presiden mau tentu bisa ditemukan solusi untuk memberikan perdamaian pada tanah Papua,” paparnya.

Bila hal ini tidak diselesaikan, maka sangat wajar bila Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) terus berlangsung yang sejatinya telah berusia 60 tahun karena masalahnya belum selesai karena Ini organisasi yang hidup, bukan organisasi mati.

“TNPPB, yang sering disebut sebagai KKB, ini bisa setiap saat muncul, bergantung kekuatan organisasinya. Butuh langkah konkrit dan komprehensif menyelesaikan masalah di Papua,” tegasnya dilansir dari Jawa Pos, Senin 20 November 2017.

Related posts

%d bloggers like this: