Buruh SBSI 

DPP SBSI Datangi Kementrian Ketenagakerjaan Perihal Putusan MA Nomor 378K

JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indoneisa (SBSI) bersama pengurus harian datangi Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI) guna beraudinsi dengan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Hayani Rumondang, Senin (23/10).

Kedatangan DPP SBSI yang dipimpin langsung Ketua Umum Prof. Muchtar Pakpahan bersama  Sekjen Andi Naja dan perwakilan DPP Harian, Tripartit, Sekretaris Wilayah (Sekwil), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SBSI dan Humas itu mempertanyakan sikap Kementrian terhadap putusan  Mahkamah Agung (MA) nomor perkara 378K/Pdt-Sus/HKI tahun 2015 tentang pelanggaran penggunaan Logo, nama Mars dan Tri Dharma SBSI.

Dalam Audiensi tersebut hadir juga, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial (KKHI) Aswansyah bersama Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PPHI) John Daniel Saragih.

Dalam pemberitaan sebelumnya di portal berita SBSINews.com ditulis bahwa Kementrian masih menunggu adanya perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri (PN). Namun, meski sudah diberikan informasi secara tertulis hingga saat ini pihak Kementrian seakan abai dengan pelanggaran yang terus dilakukan KSBSI dan terkesan mengabaikan putusan MA.

“Berkali-kali dalam kegiatan baik itu perihal sosialisasi program kerja, penjaringan calon hakim Ad Hoc dan lainnya Kementrian serta Komisi Yudisial selalu memberikan kesempatan untuk KSBSI yang saat ini sudah jelas tidak sah secara hukum untuk ikut ambil bagian,” kata Pror. Muchtar Pakpahan di Jakarta.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Pak MP itu mengatakan bahwa pihaknya sudah berkali-kali mensosialisasikan bahwa Kementrian harus mematuhi putusan MA dan mengeluarkan surat edaran tentang pelarangan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) beraktifitas di seluruh Indonesia menggunakan penggunaan Logo, nama Mars dan Tri Dharma SBSI.

“Kita sudah memberi tahu agar baik itu Kementrian dan juga KY dan instansi lainnya untuk  tidak lagi mengakui dan memfasilitasi KSBSI. Namun hal itu tampaknya tak kunjung di Indahkan. Kalau seperti ini kan sama saja dengan mendukung KSBSI dan menentang putusan MA,” ujarnya.

Tak sampai disitu saja, MP juga mempertanyakan sikap Kementrian melalui KY perihal telah meloloskan perwakilan dari KSBSI dalam seleksi Administrasi penjaringan hakim Ad Hoc PHI untuk MA.

“Sebelumnya kita sudah memperingatkan KY agar selektif melihat bakal calon dengan mempertimbangkan Putusan No 378, namun faktaya perwakilan yang diusulkan KSBSI tetap saja diloloskan. Kalau seperti ini sama saja dengan menentang putusan MA,” paparnya.

Kunjungan ke Kementrian Ketenagakerjaan.(ist)

Dalam pemberitaan sebelumnya, Sekjen DPP SBSI Andi Naja FP. Paraga mengatakan, mereka juga menyampaikan bahwa masih banyak persoalan union busting dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di daerah. Mereka meminta agar Kemenaker membantu dalam menyelesaikan persoalan buruh di Indonesia.

“Kemudian kami juga menyampaikan Terkait Persoalan Union Busting dan PHK yang masih banyak terjadi di daerah. Kemenaker meminta agar Laporan dari semua daerah dikumpulkan dalam Satu Bundel dan diserahkan kepada Bidang Pengawasan Kemenaker,” katanya.

Sementara itu, perwakilan bidang Tripartit, Djody melalui media sosial WhatsApp mengatakan bahwa Dirjen minta waktu dan akan melakukan rapat internal  dengan jajarannya.

“Tadi sudah disampaikan kepada Dirjen, katanya akan segera mendiskusikan melalui rapat Internal dengan jajarannya,” katanya.(mat)

Related posts

%d bloggers like this: