Buruh SBSI 

Diduga Melanggar UU Ketenagakerjaan, PK SBSI Meminta Audiesi Dengan Pemerintah Pusat

 

“PT. AMNT ternyata sudah tidak konsisten dengan komitmennya terhadap stackholder, khususnya dengan serikat buruh dan serikat pekerja,”

 

JAKARTA- PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat diduga telah melanggar Undang- Undang 23 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan melalui pelaksanaan sejumlah kebijakannya.

 

Kebijakan yang dimaksud adalalah terkait pelaksanaan program efesiensi dengan jalan Restrukturisasi Tenaga Kerja (RTK) dengan program pensiun dini secara sukarela dan pengunduran diri secara sukarela.

 

Tak hanya itu saja, terakhir ada lagi kebijakan tentang rencana kemitraan bisnis antara PT. AMNT dengan MacMahon yang dinilai mengabaikan pekerja.

 

Menyikapi hal tersebut, Pengurus Komosariat (PK) SBSI di PT. AMNT akhirnya menyurati Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) agar membantu memfasilitasi audiensi (konsultasi) dengan Dirjen Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

 

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Manajemen PT. AMNT ternyata sudah tidak konsisten dengan komitmennya terhadap stackholder, khususnya dengan serikat buruh dan serikat pekerja.

 

Manajemen saat itu berjanji mengedepankan penerapan aturan perundang-undangan dalam program di perusahaan tersebut. Namun faktanya ditemukan  bahwa manajemen perusahaan telah mulai melakukan intimidasi secara psikologis dengan tidak memberikan jaminan keberlanjutan bagi sisa pekerja untuk bekerja di PT. AMNT.

 

“PT AMNT telah menandatangani perjanjian awal (head of agreement/ HOA) dengan MacMahon Holding Limoted. Dalam skema membangun mitra bisnis tersebut kami menemukan adanya indikasi pelanggaran aturan perundang undangan perseroan terbatas (UU 40 tahun 2007),” dalam surat yang di terima Sekretaris Wilayah III dan IV, Gusmawati Azwar di Jalan Tanah Tinggi II, Jakarta.

 

Kepada SBSINEWS.COM Gusmawati Azwar mengatakan bahwa permasalahan tersebut benar adanya. “Kita akan bantu melengapi administrasi dan secepatnya mengajak kementrian ketenagakerjaan dan pihak terkait untuk berdiskusi dan mengambil langkah bijak untuk menyikapi yang dialami buruh SBSI di Kabupaten Sumbawa Barat, semoga permasalahan ini akan cepat terselesaikan,” katanya.(rahmat)

 

Related posts

%d bloggers like this: