Database 

Hasil Rakernas SBSI April 2017

Jakarta, 18 – April – 2017

Nomor : AB.302/DPP-SBSI-IV/2017
Perihal : Hasil Rakernas SBSI 2017

Kepada Yth,
Seluruh DPP Federasi dan Affiliasi
Seluruh Koordinator Wilayah dan
Seluruh Dewan Pengurus Cabang
Di
T e m p a t

Dengan Hormat dan,
Salam solidaritas.

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, DPP SBSI telah berhasil melaksanakan tugas konstitusionalnya, Rapat Kerja Nasional 2017. Tugas dari Rakernas adalah mengevaluasi hasil Kerja SBSI 2016 dan Menyusun Rencana Kerja 2017 disertai Keputusan-keputusan dan Rekomendasi. Hal-hal yang ingin disampaikan melalui surat ini adalah:

Komisi. A .Internal

1.Pengembangan Federasi di daerah-daerah

Sejak Rakernas 2016, SBSI telah berkembang dari Federasi Unitaris ke Konfederasi dengan nama (K) SBSI. Prinsip SBSI adalah satu yang dalam Pengorganisasian Anggota dikembangkan menjadi Federasi. Pengembangan Federasi harus memperkuat Organisasi, Soliditas dan Solidaritas, karena itu Pengembangan Organisasi Federasi berada dalam satu Kordinasi dengan Kewilayahan Kordinator-kordinator Wilayah. Untuk itu wajib dipedomani AD/ART SBSI.

a.Setiap Mandat yang dikeluarkan DPP Federasi wajib ditembuskan ke Korwil dan DPP SBSI d/p Sekwil, dan sebaliknya Mandat yang dikeluarkan Korwil wajib ditembuskan ke DPP Federasi dan DPP SBSI d/p Sekwil.

b.Sahnya suatu Konferensi Cabang Federasi, dihadiri oleh Korwil atau yang mewakili dan selanjutnya Korwil mengeluarkan Rekomendasi. Sepanjang sesuai AD/ART, Korwil wajib menghadiri sebuah Konferensi Cabang dan mengeluarkan Rekomendasi agar DPP Federasi mengeluarkan SK.

c.Apabila telah terdapat lebih dari satu DPC di satu kota/kabupaten, wajib dibentuk Kordinator Cabang (Korcab), Ketua dan anggota, yang tugasnya membangun soliditas, solidaritas, wakil tripartit dan putusan politik pilkada. SK dikeluarkan Korwil untuk masa kerja satu tahun.

2.Rekomendasi ke Kongres ke VI 2018

SBSI akan menyelenggarakan Kongres ke VI pada 5-9 April 2018. Berikut ini diberikan Rekomenasi Penting untuk dilaksanakan di kongres 2018.

a.Menyelenggarakan lomba paduan suara antar provinsi. Yang diperlomabakan Mars SBSI (wajib) dan lagu perjuangan SBSI lainnya (pilihan).

b.Delegasi ke Kongres adalah DPC Defenitif yang membayar Iuran sedikitdikitnya 3 bulan berturut-turut hingga Februari 2018 bagi DPC yang baru mendapatkan status C atau B atau A. Delegasi ke Kongres adalah DPC Klassifikasi: A. Tiga Delegasi atau lebih, B. Dua Delegasi dan C. Satu Delegasi, dan Korwil Defenitif yaitu yang mempunyai Minimum Tiga DPC Defenitif memperoleh 4 Delegasi 1 suara dan DPP Federasi dan Koperasi memperoleh 4 Delegasi 1 Suara.
c.Untuk membangun SBSI sebagai Organisasi Masyarakat sipil yang kuat sekaligus membangun Tradisi Serikat Buruh yang benar, Setiap Delegasi membayar Kontribusi Rp. 300.000/orang, dan yang bersangkuatan berhak mendapatkan Proposal Kongres untuk Permohonan Bantuan Dana Kontribusi dan Transportasi.

3.Papan Nama Organisasi

Untuk mengumumkan kepada Publik sekaligus berfungsi Sosialisasi, semua PK, DPC, Korwil dan DPP Federasi memasang Papan Nama. Ukurannya 90 x 120 meter.

4.Logo Dengan Kemmenaker

Kementerian Ketenagakerjaan RI yang diikuti beberapa Dinas Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, hingga kini belum mematuhi Putusan MA Nomor 378K/Pdt.sus-HKI/2015. Ketua Umum sudah memajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Putusan NO. DPP SBSI tetap melakukan lobby agar Menteri Ketrenagakerjaan mematuhi putusan MA No 378k/pdt.Sus-HKI/2015.

5.Logo dengan CNV dan ACV

Ketua Umum sudah berkomunikasi Formal dan Informal dengan pihak CNV dan ACV dan menyurati Dubes Belanda dan Belgia, meminta menghormati Putusan MA No : 378K/Pdt.Sus-HKI/2015, dengan tidak membantu Pendanaan KSBSI dan Federasi2nya. Kenyataannya bantuan itu masih tetap diberikan, yang sebagian dananya berasal dari Pemerintah Belanda dan Belgia. Ketua Umum juga sudah mengunjungi International Tribunal di Den Haag, Pemerintah Belanda dan CNV serta Pemerintah Belgia dan ACV dapat digugat di International Tribunal. Bila CNV dan ACV tetap membantu pendanaan KSBSI dan jajarannya. Rakernas merekomendasikan tetap membuka Komnunikasi secara Intensif.

6.SBSI makin sering menghadapi Kasus-kasus Union Busting, PHK, Upah Rendah, BPJS dan Outsourcing

a.Semua Kasus dilaporkan dan dikordinasikan dengan DPP SBSI d/p Sekwil dan LBH SBSI.

b. Untuk memudahkan menyelesaikan semua Kasus dan Masalah yang dihadapi, SBSI membutuhkan Mitra Politik. Oleh karena itu, SBSI membangun Kemitraan Politik yang Simbiose Mutualis secara Nasional dengan PDIP. Semua Korwil membangun Kemitraan Politik dengan DPD PDIP dan semua DPC diminta membangun Kemitraan Politik dengan DPC PDIP di daerahnya.

7. KTA (Kartu Tanda Anggota)

Memperhatikan masih ada yang mengeluarkan KTA tidak sesuai Keputusan Rakernas 2016 sehingga menyulitkan pembuatan Data Base, padahal Data Base adalah bukti kekuatan riel SBSI.

a.Rakernas 2017 menegaskan KTA dikeluarkan DPP SBSI, ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Yang tidak ditandatangani Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal adalah tidak sah.

b.Prosedurnya, diusulkan DPC ke Korwil, dan korwil diteruskan ke DPP, atau DPC langsung ke DPP SBSI d/p Departemen Data base. Tiap KTA biayanya Rp. 50.000, per KTA, dan ke DPP Rp. 15.000/KTA.

8.Rekening Organisasi

Semua PK, DPC, Korwil dan DPP Federasi wajib buka rekening di BRI.

9.Iuran DPC

Kenyataannya menagih Iuran dari PK ke DPP tidak semudah melaksanakan Putusan Rakernas 2016. Serikat Buruh yang benar harus hidup dari Iuran sebagai Sumber Utama Keuangan.

a.Iuran disetor DPC sesuai klassifikasi ke DPP SBSI dan DPP SBSI membagikan 10% ke DPP Federasi dan 10% ke Korwil.

b.Besaran Iuran per DPC sesuai klassifikasi berikut ini.

Kode Klassifikasi Iuran DPC SBSI Se-Indonesia
NO Wilayah Kode Klassifikasi Iuran Keterangan
Nangroe Aceh Darussalam
1. Kota Langsa (Ketua Bupela) & Aceh Timur C
2. Kab. Aceh Tenggara (Baru) C
3. Kab. Aceh Tamiang (Wakil Ketua FPE KSBSI) C

Sumatra Utara
1. Kab.Labuhanbatu Utara (Baru) C
2. Kab.Samosir (Baru) B
3. Kab.Mandailing Natal (Ketua KUI) C
4. Kab.Deli Serdang (Baru) A
5. Kab.Tapanuli Selatan (Baru) C
6. Kota Medan (Ketua FTA & Hukatan) A
7. Kab.Labuhanbatu (Baru) C
8. Kab.Toba Samosir (Baru) C
9. Kota Sibolga (Bupela) & Kab.Tap Teng (KUI) A
10. Kota Padang Sidempuan (Baru) A
11. Kab. Tanjungbalai C
12. Kab. Tanah Karo (FTA) C
13. Kota Gunung Sitoli (Niekuba) & Kab.Nias C
14. Kota P. Siantar C
15. Kab. Simalungun C
16. Kab.Tapanuli Utara (Baru) B
17. Kab. Asahan C
18. Kota Medan (FIKEP) C
19. Kab.Asahan (FPASN) C
20. Kab.Tanjung Balai (FPASN) C
21. Kab. Serdang Bedagai (FIKEP) C

Riau
1. Kab. Bengkalis C
2. Kab. Pelalawan (UMUM) B
3. Kab. Pelalawan (FPPK) B
4. Kab. Kuantan Singingi B
5. Kab. Kampar C

Kepulauan Riau
1. Batam C
2. Tanjung Balai Karimun C

Jambi
1. Kab. Muaro Jambi B
2. Kab. Sarolangun C
3. Kab. Tanjung Jabung Barat B
4. Kab. Tanjung Jabung Timur C

Sumatera Selatan
1. Kab. Banyuasin C
2. Kota Palembang C
3. Kab. Lahat C
4. Kab. Musi Rawas Utara C

Banten
1. Kab. Tangerang Raya B
2. Kota Cilegon B
3. Serang (FTNP) C

1. DKI Jakarta B

Jawa Barat
1. Kabupaten Bandung A
2. Kab. Bogor C
3. Kabupaten Ciamis C
4. Kota & Kabupaten Tasikmalaya C
5. Kabupaten Sumedang C
6. Kabupaten Purwakarta C
7. Kabupaten Subang A
8. Kota Depok C
9. Kota & Kabupaten Sukabumi C

Jawa Tengah
1. Kab.Kudus A
2. Kota Semarang B
3. Kab. Demak C

Jawa Timur
1. Kota & Kab. Probolinggo B
2. Kota Surabaya C

Nusa Tenggara Barat
1. Kab.Sumbawa Barat B
2. Kota Mataram C
3. Kab.Lombok Timur C
4. Kab. Sumbawa C

Kalimantan Barat
1. Kabupaten Kubu Raya C
2. Kota Pontianak C
3. Kota Singkawang C
4. Kabupaten Pontianak C
5. Kabupaten Sanggau C
6. Kabupaten Sintang C
7. Kabupaten Mempawah C
8. Kabuapten Bengkayang C
9. Kabupaten Kayong Utara C
10. Kabupaten Ketapang C

Kalimantan Selatan
1. Kab. Tanah Bumbu A

Kalimantan Tengan
1. Kab. Kapuas B

Kalimantan Timur
1. Kabupaten Berau (UMUM) A
2. Kabupaten Berau (FIKEP) B
3. Kabupaten Berau (FPPK) C
4. Kabupaten Kutai Kertanegara C
5. Kota Bontang C
6. Kabupaten Kutai Timur C
7. Kota Samarinda C
8. Kabupaten Paser A
9. Kabupaten Kutai Barat C
10. Kutai Timur (FPPK) C

Kalimantan Utara
1. Kab. Bulungan B
2. Kab. Nunukan B

Sulawesi Selatan
1. Kota Makasar B

Sulawesi Tenggara
1. Kab. Konawe Utara C
2. Kota Kendari C
3. Kota Bombana C

Sulawesi Tengah
1. Kabupaten Banggai B
2. Kota Palu B
3. Kabupaten Gonggala C
4. Kabupaten Poso C
5. Morowali Utara B

Sulawesi Utara
1. Kota Manado C
2. Kota Bitung C

Sulawesi Barat
1. Kab. Mamuju C
2. Kab. Polewali Mandar C

Maluku
1. Kab. Seram Bagian Timur C
2. Kab. Maluku Barat Daya C
3. Kab. Aru C

Papua
1. Kota Jayapura C
2. Kab. Merauke (FPPK) C

Papua Barat
1. Kota Sorong C
2. Kab. Sorong C

Data dan Kassifikasi Iuran DPC :
A : Iuran 1,5 Jt/DPC, 500Rb Korwil, 500Rb DPP Federasi, 500Rb DPP SBSI
B : Iuran 900Rb/DPC, 300Rb Korwil, 300Rb DPP Federasi, 300Rb DPP SBSI
C : Iuran 600Rb/DPC, 200Rb Korwil, 200Rb DPP Federasi, 200Rb DPP SBSI

Kuota Delegasi Kongres : Jumlah Kode Klassifikasi:
A : 3 Orang A : 10 DPC
B : 2 Orang B : 21 DPC
C : 1 Orang C : 74 DPC

Ketentuan Penutup :
DPC. A .Apabila Tidak Sanggup Untuk Memenuhi Kewajibannya maka akan diturunkan
Menjadi DPC. B.
DPC.B. Apabila Tidak Sanggup Untuk Memenuhi Kewajibannya maka akan diturunkan
Menjadi DPC.C.
DPC.C.Apabila Tidak Sanggup untuk Memenuhi Kewajibannya maka akan diturunkan
Menjadi DPC Pemegang Mandat, Maka Korwil dan DPP Berhak Mencari Pengganti

Demikian disampaikan Keputusan Rakernas 2017 untuk dilaksanakan Semua Jajaran SBSI.

DEWAN PENGURUS PUSAT
SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA
( DPP – SBSI )

PROF.DR.MUCHTAR PAKPAHAN, SH, MA ANDI NAJA .FP. PARAGA
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

Related posts

%d bloggers like this: