Buruh Politik 

Rumah Konstitusi Indonesia Sukses Menggelar Diskusi Publik di Medan

SUMUT, (SBSINews.com) – Rumah Konstitusi Indonesia sukses menggelar diskusi publik dengan tema Refleksi Akhir Tahun Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pemerintah Daerah di Aula Amaliun Food Court, Medan. Rabu (13/12/2017). Diskusi yang mengundang aktivis, jurnalis, mahasiswa dan masyarakat umum itu menghadirkan narasumber Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang juga Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Muchtar B. Pakpahan. Selain itu hadir juga dari Akademis Universitas Sumatera Utara (USU) Dr. Edi Yunara, Saharuddin (Aktivis ), Sutrisno Pangaribuan (anggota DPRD Sumut) yang dimoderatori oleh Amir Hamdani Nasution. Dalam diskusi…

Read More
Politik 

Setya Novanto Resmi Ditahan KPK

Jakarta, SBSINews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Setya Novanto sebagai tahanan terkait kasus dugaan korupsi e-KTP. Penahanan tersebut dilakukan selama 20 hari. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Kantornya, Jumat (17/11). alasan penahanan tersebut dengan alasan berdasarkan serangkaian bukti yang telah dimiliki KPK. Ketua Umum Partai Golkar itu diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dalam kasus e-KTP. “Menahan dimulai 17 November sampai dengan 6 Desember 2017,” kata Febri saat jumpa pers. Orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu akan dilakukan penahanan…

Read More
Opini Politik 

Menjaga Citra Pejabat Publik Kita

Ditulis oleh: Jacob Ereste Atlantika Institut Nusantara Kasus yang membelit Setyo Novanto yaitu dugaan terlibat kasus dana E-KTP jelas semakin memperburuk citra pejabat publik negeri ini, karena bukan hanya tidak sportif, tetapi juga tidak peduli dengan kegaduhan yang dimunculkan oleh kasus yang membuat dirinya semakin tidak bermartabat. Himbauan Presiden Jokowi agar semus pihak tidak membuat gaduh, justru dilakukan oleh Setyo Novanto mulai dari berkelit dan berkilah dari proses pelaksanaan hukum hingga delapan kali mangkir atau mengabaikan panggilan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Sikap itu jelas tidak hanya menjadi contoh yang buruk…

Read More
Buruh Politik SBSI 

Serikat Buruh dan Politik

Jakarta, SBSINews – Secara prinsip Serikat Buruh (SB) harus independen dari politik. Namun, kenyataannya semua dasar dan wujud kehidupan buruh ditentukan politik. Buruh sulit menyerahkan nasib hidupnya kepada partai yang tidak perduli atau yang tidak mengerti atau yang tidak bersedia memperjuangkan nasib buruh. Karena itu semua SB di negara maju mempunyai partai politik (Parpol), tetapi Parpol yang interdependen kepada SB. Kalau SB yang menentukan Parpol, maka Parpol adalah alat SB, berarti SB tetap independen. Idealnya, SB harus memiliki sebuah Partai Politik yang menjadi alat politiknya Serikat Buruh. Dapat juga dikatakan…

Read More
Politik 

Guru Besar UKI: JK Keliru Bila Menempatkan Nasionalis dan Religius Dalam Posisi Berbeda

Jakarta, SBSINews – Guru besar Universitas Kristen Indonesia (UKI) dalam bidang Ilmu Hukum yang juga pejuang hak-hak buruh, Prof. Muchtar Pakpahan menilai bahwa pendapat Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla keliru. Hal tersebut mengutib pemberitaan Antaranews.com, Kamis (16/11/2017) yang memberitakan bahwa JK berpendapat calon yang ideal mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019 adalah sosok yang relegius. “Kalau presidennya nasional, maka wakilnya harus lebih religius, itu biasa. Tapi kalau presidennya politisi wakilnya sebaiknya dari kalangan teknokrat,”kata JK menjawab pertanyaan peserta Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem di Jakarta hari ini. Lebih…

Read More
Buruh Politik 

Anies Minta Buruh DKI Bersabar Untuk Tunaikan Kontrak Politik

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta waktu kepada buruh DKI Jakarta untuk menunaikan kontrak politik yang pernah dibuatnya sesuai prioritas yang ada saat ini. Hal tersebut diungkapkannya kepada awak media saat digelarnya aksi buruh 10 November 2017. Ia juga mengakui bahwa isu yang berkembang terkait kontrak politiknya dengan buruh benar adanya. Salah satu isi kontrak itu adalah penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang tak akan menggunakan PP No 78/2015. Anies meminta agar buruh bersabar dan memberikan waktu kepadanya dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk menunaikan janji-janji…

Read More
Politik 

DPR Sahkan Perppu Pembubaran Ormas Yang Bertentangan Dengan NKRI dan Pancasila

JAKARTA – Setelah melalui berbagai proses dalam rapat Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta menyetujui pengusulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas). Selasa (24/10/2017). Disahkannya Perppu Ormas ini menjadi Undang-undang tentu telah memberikan keleluasaan kepada pemerintah yang memiliki wewenang penuh membubarkan sebuah ormas yang mengancam NKRI dan bertentangan dengan Pancasila. Proses musyawarah dan munfakat pada Rapat Paripurna para wakil rakyat itu gagal meski sudah menempuh forum lobi. Akhirnya, keputusanpun diambil melalui mekanisme voting. Dikutib dari kompas.com, Rabu (25/10/2017) memberitakan…

Read More
Politik 

BEM PATUT MELAKUKAN KLARIFIKASI

Sungguhkah rencana aksi 28 Oktober di Indonesia adalah JEBAKAN TIKUS? Aksi demo pada 28, Oktober 2017 yang mengatas namakan elemen tertentu dengan tampilan hendak menentang pemerintah harus diklarifikasi secara resmi oleh BEM Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta yang telah dicatut nama serta legalitasnya. Klarifikasi itu perlu dilakukan agar semua pihak yang tidak paham jangan sampai menjadi korban. Peringatan mantan pejabat semasa orde baru, Syarwan Hamid patut menjadi perhatian dan pertimbangan. Karen validitas informasi tersebut sudah rekan-rekan Jurnalis peroleh langsung dari lapangan. Jika ada klarifikasi resmi dari berbagai yang terkait, utamamya…

Read More
Politik 

14 Parpol Calon Peserta Pemilu

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menutup periode pelengkapan dokumen partai politik calon peserta Pemilu 2019, Selasa 17 Oktober 2017 pukul 24.00 WIB. KPU menyatakan hanya 14 parpol calon peserta Pemilu 2019 yang berkasnya lengkap. Padahal, KPU menerima pendaftaran dari 27 parpol. Sebelumnya, berkas 10 parpol terlebih dulu lengkap. “Sejak semalam kita tutup bertambah 4 dan totalnya 14 parpol yang kita terima. Ke-13 parpol lainnya tidak memenuhi syarat dokumen pendaftaran,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (18/10/2017). Berikut ini 14 parpol calon peserta pemilu yang…

Read More
Politik 

Prof. Muchtar Pakpahan: Tolak Ukur Evaluasi Jokowi JK Adalah Konstitusi Dan Janji Politik

JAKARTA – Guru Besar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Muchtar Pakpahan mengatakan bahwa kinerja ditahun ketiga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla layak untuk selalu di evaluasi tentu dengan alat ukur yang sesuai. Hal itu disampaikannya saat menjadi pemateri dalam seminar dan diskusi terbuka di Restoran Bakoel Coffe, Cikini, Selasa (17/10). “Alat ukur untuk evaluasinya adalah Konstitusi dan Janji politiknya untuk mengisi konstitusi itu. Dilihat dari sudut ketenagakerjaan hal yang harus digaris bawahi adalah janji menciptakan 10 juta lapangan kerja baru hingga…

Read More
Politik SBSI 

Tiga Tahun Jokowi JK, GMKI Gelar Seminar Gratis dan Diskusi Terbuka

JAKARTA – Hari ini, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) akan menggelar seminar gratis dan diskusi terbuka membahas memperingati tiga tahun berjalannya roda pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selasa (7/10). Dalam undangan yang disebar melalui media sosial WhatsApp itu GMKI mengundang para pimpinan Organisasi Kelompok Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta serta para aktivis pemuda dan mahasiswa dari berbagai OKP Kemahasiswaan. Seminar dan diskusi tersebut bertajuk “Mengembalikan Peran Mahasiswa dan Pemuda sebagai Mitra Kritis pemerintah dalam rangka memperingati 3 tahun pemerintahan Presiden Joko…

Read More
Politik 

Aneh, Laporan Masyarakat Ditolak, Bareskrim Mabes Polri Pro Pengembang Reklamasi

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyatakan kecewa atas sikap Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menolak membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana tata ruang dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Kapuk Naga Indah dalam proses pembangunan pulau reklamasi C dan D di Teluk Jakarta. Koalisi menilai sikap tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta masih setengah hati. Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Simamora mengatakan, alasan penolakan tersebut menurut petugas di Bareskrim adalah karena sudah ada tindakan dari Menteri Kelautan…

Read More