Pendidikan 

39 Buruh Bekasi Mengikuti Basic Training

Sebanyak 39 Karyawan PT Jesindo Prakarsa Kota Bekasi mengikuti Basic Training yang diadakan oleh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP SBSI), Gedung Biru, Jalan Tanah Tinggi II, nomor 25, Johar Baru, Jakarta pusat pada Sabtu, 15 April 2017. Kegiatan tersebut di pimpin langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC SBSI) Kota Bekasi. Dalam kesempatan tersebut juga dihadiri oleh ketua umum DPP SBSI yang memberikan materi.

Read More
Opini Pendidikan 

Setelah MPR dan DPR, Kini DPD RI Pun Sudah Dipimpin Ketua Umum Parpol, Demokrasi Terancam!

Tiga Lembaga Negara diduduki oleh para Ketua Umum Partai Politik. Mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI) dan kini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Sejak terpilihnya Ketua Umum Parpol di DPD RI, semakin membuka mata publik bahwa demokrasi Indonesia kini sedang terancam. Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni menyampaikan,ditetapkannya Ketua Umum Parpol ssebagai Ketua DPD adalah sebuah kemunduran demokrasi. “DPD merupakan wadah untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi daerah, sudah seharusnya dijauhkan dari cengkraman parpol. Inilah sejarah kelam DPD…

Read More
Opini Pendidikan 

Kata Mendag, ASN Harus Buktikan Integritasnya

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita akan menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat yang memiliki integritas yang tinggi. Hal itu diungkapkan saat memberikan sambutan dalam acara diskusi yang bertema “Membangun Budaya Anti Korupsi di Lingkungan Kementerian” di di Kantor Kementerian Perdagangan, di Jakarta, Selasa 04 April 2017. Ia mengatakan, dalam membangun citra birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani memang tidak mudah. Namun, dengan semangat reformasi birokrasi dan komitmen yang tinggi, maka ia yakin ASN mampu menjadi bermartabat dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Menteri Perdagangan ke…

Read More
Pendidikan 

Prof Dr Muchtar pakpahan : Perjanjian Kerja Bersama Menegaskan Dan Memperjelas Hak – Hak Dan Kewajiban Buruh Dan Pengusaha

Ketua umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan mengharapkan adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara buruh dengan perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama antara serikat buruh/serikat pekerja pada perusahaan dengan pemilik modal merupakan dasar kesepakatan untuk memenuhi hak dan kewajiban antara masing-masing pihak. Menurut Muchtar, hal ini sangat menguntungkan bagi buruh. Perjanjian yang dilakukan antara buruh/pekerja dengan perusahaan menegaskan dan memperjelas hak – hak dan kewajiban pekeja dan pengusaha. Hal itu diungkapkan oleh Muchtar saat menghadiri Bargaining Training Course (BTC) Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera…

Read More
Buruh Pendidikan SBSI 

Tak Pedulikan Petani, RTI Serukan Jokowi Hentikan Pembangunan Pabrik Semen Rembang

Pemerintah didesak memberikan keadilan bagi petani. Selain itu, pembangunan pabrik semen di Rembang harus segera dihentikan. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Nasional Rumah Tani Indonesia (RTI) Jones Batara Manurung dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (20/03/2017). Menurut dia, aksi solidaritas bagi petani Pegunungan Kendeng yang menyemen kaki di depan Istana Negara, adalah wujud ketidakadilan yang dialami petani Indonesia selama ini. Jones Batara menegaskan, para petani itu bukanlah orang-orang yang tidak punya kerja, tetapi justru sebaliknya mereka tengah memperjuangkan kelangsungan sumber penghidupan mereka sebagai petani yang tengah dirampas. “Mereka menolak dengan…

Read More
Buruh Opini Pendidikan SBSI 

Jamin Kesejahteraan Pelaut, SBSI Minta Undang Undang Nomor 15 Segera Disahkan

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) mendorong pemerintah untuk mengesahkan Undang-undang (UU) nomor 15 tahun 2016 untuk mensejahterakan pelaut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah laut yang sangat luas dan sebagian besar penduduknya merupakan pelaut. Koordinator Wilayah (Korwil SBSI) Kalimantan Timur (Kaltim), Hermon Palinggi Kapa bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Dinas Perhubungan Laut Kalimantan Timur, Indonesian National Shipowners Association (INSA) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Badas Administrator Pelabuhan (KSOP ADPEL) melakukan pertemuan di aula Disnakertrans Provinsi Kaltim membahas tentang ratifikasi Maritim Labour Convention (MLC) 2006 menjadi…

Read More
Buruh Pendidikan SBSI 

Tegakkan Hukum Perburuhan, Realisasi Sinergitas Kemenaker dan Polri Ditunggu!

Kinerja penegakan hukum di sektor perburuhan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepolisian Republik Indonesia sangat dinantikan masyarakat. Sinergitas kedua lembaga itu diminta membuktikan penegakan hukum perburuhan yang selama ini hampir tidak pernah kedengaran gaungnya. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar menyampaikan, penegakan norma hukum ketenagakerjaan yang dilakukan Kemenaker dengan Polri adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dia berharap, penegakan hukum itu bisa terimplementasi dengan jelas di lapangan. “Faktanya, selama ini memang banyak aturan hukum ketenagakerjaan kita telah mengatur sanksi pidana, penjara atau pun denda….

Read More
Buruh Opini Pendidikan SBSI 

Upah Nominal Sudah Basi, Rakyat Butuh Upah Riil, BPJS Harus Terlibat Sejahterakan Buruh Indonesia

Persoalan pengupahan di Indonesia masih terus menjadi polemik bagi buruh. Yang dibutuhkan buruh Indonesia adalah pengupahan riil, bukan pengupahan nominal saja. Karena itu, pemerintah diminta untuk memaksimalkan program jaminan sosial bagi terpenuhinya upah riil buruh Indonesia. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyampaikan, aturan pengupahan di Indonesia masih sangat rentan dengan hanya hitung-hitungan angka yang tidak mampu mendongkrak kesejahteraan kehidupan buruh. Hal itu diakibatkan rendahnya kepedulian pemerintah terhadap kehidupan buruh. Indonesia selalu meributkan persoalan pengupahan nominal berupa Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Provinsi (UMP), padahal…

Read More
Buruh Opini Pendidikan SBSI 

Pengupahan Rejim Jokowi Melanggar Undang Undang, PP 78 Tahun 2015 Produk Haram

Pemerintahan Jokowi dianggap telah mengeluarkan peraturan yang haram alias salah dalam pengupahan buruh di Indonesia. Sehingga, peraturan yang salah itu dibuat dengan melanggar Undang Undang, tentu saja jika disuruh mematuhinya malah kian akan terus terjadi pelanggaran. Peraturan Pengupahan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Hal itu diungkapkan Wakil Presiden Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdatul Ulama (Sarbumusi) Sukitman Sudjatmiko dalam Diskusi Bulanan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdatul Ulama (Sarbumusi) bertema Evaluasi Satu Tahun Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78…

Read More
Opini Pendidikan 

Ada Permainan Kontrak, Archandra Tahar Akan di-KPK-kan

Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran adanya sejumlah kontrak yang dibuatnya tidak sesuai dengan realisasi. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu (01/03/2017). Ferdinand menjelaskan, pada September 2016 dan Februari 2017, Energy Watch Indonesia (EWI) pernah mengangkat dugaan penyimpangan realisasi kontrak konsultan perorangan atas nama Archandra Tahar yang saat ini menjadi Wakil Menteri ESDM di PT Pertamina EP Jakarta. “Namun karena tidak ada langkah pro-aktif dari pihak penegak hukum untuk menindak lanjuti kasus…

Read More
Buruh Opini Pendidikan SBSI 

Jokowi Tidak Komitmen Pada Nawacita, Buruh Tagih Janji Sang Presiden

Presiden Joko Widodo disebut kebanyakan janji dan tidak menepatinya. Janji-janji yang dikumandangkan Jokowi kepada buruh pada saat Pilpres 2014 lalu pun kini ditagih oleh kaum buruh Indonesia. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Prof Dr Muchtar Pakpahan menyampaikan, hingga kini pemerintahan Jokowi-JK sudah lupa begitu saja janjinya kepada buruh. “Pertama, janji negara hukum telah terabaikan, khususnya untuk perburuhan. Janji Nawacita yang menyatakan bahwa negara tidak boleh absen terhadap persoalan rakyat, terutama untuk perburuhan, telah terabaikan,” ujar Muchtar Pakpahan, di Jakarta, Rabu (01/03/2017). Muchtar menyebutkan, para buruh…

Read More
Buruh Pendidikan 

Revisi Undang Undang Perikanan Harus Sejahterakan Nelayan dan Pekerja Perikanan

Revisi Undang Undang Perikanan seharusnya menjadi pintu masuk bagi kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Indonesia. Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengatakan, revisi ini seharusnya melakukan porsi yang besar dengan pembagian usaha perikanan dengan menekankan kegiatan pasca-produksi. “Dengan menekankan kegiatan pasca-produksi akan meningkatkan nilai komoditas perikanan yang dapat bersaing di dalam maupun di luar negeri,” ujar Marthin, Senin (27/02/2017). Dia menjelaskan, Permasalahan Undang Undang Perikanan sebelumnya yang diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 45…

Read More