Featured Opini 

Catatan Kritis Dari Film G 30 S PKI

Oleh Prof. Muchtar B. Pakpahan Ketum SBSI Berikut ini beberapa catatan kritik dari film G 30 S PKI : Yang Pertama, jelas pelaku yang membunuh 7 Pahlawan Nasional, 6 Jenderal dan 1 Kapten adalah Tjakrabirawa pimpinan kolonel Untung bin Syamsuri. Tjakrabirawa adalah komando pasukan setingkat paspamres sekarang.   Pertanyaan kritis siapa di belakang Untung? PKI atau Presiden Sukarno atau Pangkostrad Letjen Suharto. Dilihat dari struktur komando dan kedekatan, lebih besar kemungkinan Letjen Suharto.   Yang Kedua, waktu di Sunur Lubang Buaya, banyak perempuan Gerwani menari-nari bersama tentara. Berapa besar kemungkinan…

Read More
Opini 

Ini Dia Dirjen Pengawasan dan K3 Kemnaker RI Yang Baru

*** Dialah Irjen (Pol) Sugeng Priyanto yang telah resmi dilantik menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan dan K3. Semoga Pak Dirjen baru dengan latar belakang polisi bisa menorehkan perbaikan yg signifikan terkait pengawasan ketenagakerjaan dan K3.   Yang dibutuhkan agar terjadi perbaikan yang signifikan  adalah : Dibutuhkan keseriusan dan kemampuan Dirjen untuk mengatur dan mengontrol kerja anak buahnya yaitu para pengawas di pusat, termasuk dengan para pengawas di Propinsi.   Lebih lanjut Dirjen yang baru mampu membuat sistem kerja pengawasan ketenagakerjaan yang baru termasuk proses tindak lanjut dan pelaporan yg mampu…

Read More
Opini 

Rumah Sakit dan Pasien

Oleh: Andi Naja. FP. Paraga *** Menjawab pertanyaan, apakah rumah sakit boleh ditolak atau minta uang muka untuk pasien saat dalam keadaan darurat / kritis? Tidak boleh Dasar hukumnya Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), berbunyi: Pasal 32 ayat 1: “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan pencatatan terlebih dahulu.” Pasal 32 ayat 2: “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah dan swasta ganti pasien dan /…

Read More
Opini 

Masih Ada Mendung di JKN

Oleh: Andi Naja. FP. Paraga Peraturan Pemerintah no. 12 tahun 2013 khususnya Pasal 20 Jo. Peraturan Menteri Kesehatan no. 71 tahun 2013 khususnya pasal 29 tentang ambulans diperuntukkan bagi pasien rujukan dan tidak boleh untuk membawa mayat. Kasus seorang Ibu dibawa jenasah naik angkot ke rumah di Bandar Lampung menjadi berita yang sangat memprihatinkan. Rumah Sakit (RS) Abdul Moeloek Bandar Lampung tidak mau mengantar jenazah bayi tersebut ke dah jadi bernyanyi Ibu harus menggendongnya dengan dan menaiki angkot pulang ke rumah. Kejadian seperti yang hamil ibu peserta JKN ini dari…

Read More
Opini 

Bacaan Penting Awal Indonesia Dikuasai Kapitalis Neolib, Kematian SOEKARNO Tak Seindah Jasanya Memerdekakan Negeri Ini

Oleh: Prof. Dr. Muchtar Pakpahan Tak lama setelah misi tidak percaya Parlemen bentukan Nasution di tahun 1967 dan MPRS menunjuk Soeharto sebagai Presiden RI, Bung Karno menerima surat untuk segera meninggalkan Istana dalam waktu 2 X 24 Jam. Bung Karno tidak diberi waktu untuk menginventarisir barang-barang pribadinya. Wajah-wajah tentara yang mengusir Bung Karno tidak bersahabat lagi. ‘Bapak harus cepat meninggalkan Istana ini dalam waktu dua hari dari sekarang!’. Bung Karno pergi ke ruang makan dan melihat Guruh sedang membaca sesuatu diruang itu. “Mana kakak-kakakmu” kata Bung Karno. Guruh menoleh kearah…

Read More
Opini 

Rekonsiliasi Nasional

  Oleh: Prof. Dr. Muchtar Pakpahan Afrika Selatan dengan dasar rekonsiliasi nasional, menjadi negara maju. Korea Selatan dengan penegakan hukum kemudian rekonsiliasi dua kubu Jenderal Chun do Wan/ Roh Tae Wu dan Kim Dae Yung, dengan waktu singkat menjadi negara maju. *** Indonesia? Di awal reformasi, semangat penegakan hukum dan rekonsiliasi sangat kuat. Kemudian melahirkan MK, KY, DPD, KPK dan Sistem Pemilu yang sekarang. Tapi menurut saya Indonesia tidak maju-maju bila dinilai dari aspek mutu hidup rakyat buruh, petani dan nelayan. Memang mengalami kemajuan terhadap peningkatan harta kekayaan beberapa orang….

Read More
Opini 

Manusia yang Layak Disebut Manusia

Dr. Azmi Syahputra S.H, M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno   Banyak orang yang mengeluhkan ,  semakin bertambah jumlah populasi manusia di Indonesia  semakin rendah pula kualitas watak, prilaku manusia, maka di antara sebabnya bisa jadi adalah manusia sudah tidak mengetahui tentang siapa dirinya, apa tujuan hidupnya diciptakan. Sebagai orang yang tidak tahu diri atau lupa diri maka perbuatannya akan berlebih lebihan, atau melampaui batas, bahkan cendrung merampas hak orang lain, singkatnya kini semakin sulit menemukan orang baik.   Manusia terlahir mengalami berbagi fase dari bayi, anak -anak ,…

Read More
Opini 

Kebakaran Hutan Dan Lahan Kian Terus Terjadi, Hentikan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terus terjadi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Tim Manggala Agni meminta agar pembukaan lahan tidak dilakukan dengan cara membakar.   Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B Panjaitan juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Himbauan itu disampaikan Tim Manggala Agni saat melakukan patroli ke sejumlah desa, terutama di kawasan yang berpotensi terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).   Patroli tersebut dilakukan secara rutin untuk mengecek lokasi (groundcheck) hotspot sebagai upaya pencegahan dini karhutla. Sejak bulan…

Read More
Buruh Opini 

Lawan Kriminalisasi Dan Pelemahan KPK, Selamatkan Anak Kandung Reformasi

Upaya kriminalisasi dan pelemahan yang terus menerus terjadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dihentikan. Selain belum terlihat adanya upaya serius dari institusi-institusi negara untuk menyelamatkan KPK, masyarakat Indonesia diserukan agar melakukan upaya penyelamatan kepada lembaga anti rasuah itu, yang disebut sebagai salah satu anak kandung Reformasi di Indonesia.   Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) menyampaikan, rangkaian peristiwa yang akhir-akhir ini menimpa KPK sangat mengkhawatirkan. Mulai dari usulan revisi Undang-Undang KPK, teror kepada Novel Baswedan (penyidik senior KPK) berupa penyiraman air keras, dipaksakannya Panitia Khusus (Pansus) angket KPK…

Read More
Buruh Opini 

Usut Tuntas Penganiaan Aktivis Lingkungan; Menteri Luhut Bilang Akan Tegur Kapolri, Kadiv Propam Bilang Tidak Main-Main

Hingga saat ini belum jelas kelanjutan pengusutan kasus penganiayaan dua orang aktivis lingkungan di Kawasan Danau Toba (KDT), Samosir Sumatera Utara.   Pihak Kepolisian Republik Indonesia didesak melakukan pengusutan terhadap dua orang aktivis bernama Jhohannes Marbun dan Sebastian Hutabarat, yang diduga dilakukan oleh segerombolan preman bayaran dari pemilik tambang galian C di Desa Silimalombu, Samosir, yang merupakan kakak kandung Bupati Samosir.   Ketua Tim Advokasi Penyelamat Danau Toba (Tapdatu) Sandi Ebenezer Situngkir menyampaikan, pihaknya sudah mendesak aparat kepolisian di Sumatera Utara dan di Jakarta agar tidak berdiam diri atas kasus itu….

Read More
Buruh Opini 

Kebijakan-Kebijakan Jokowi Sudah Sangat Merugikan Nelayan, Segera Lakukan Evaluasi

Masyarakat diajak untuk segera melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang sudah sangat merugikan nelayan Indonesia.   Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa mengatakan, dengan melakukan evaluasi janji Jokowi saat menggelar kampanye di Pilpres 2014 lalu hingga hampir tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK kali ini, sudah banyak kebijakan pemerintah yang sangat merugikan nelayan Indonesia.   “Mari bersama masyarakat nelayan Indonesia untuk evaluasi paket kebijakan yang sangat merugikan nelayan. Masyarakat perikanan Indonesia harus kembali menagih komitmen pemerintahan Jokowi-JK agar nelayan tercapai hajat hidup dan kesejehateraannya,” tutur Rusdianto Samawa, di…

Read More
BPJS Buruh Opini 

Bayi Debora Meninggal Dunia Tanpa Pertolongan Memadai Di Rumah Sakit, Boikot Rumah Sakitnya, Polisi Usut Tuntaslah Kasus Ini

Aparat Kepolisian Republik Indonesia diminta segera turun tangan melakukan pengusutan terhadap meninggalnya pasien anak balita Debora Simanjorang di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres.   Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan, kasus meninggalnya Debora di RS Mitra Keluarga Kali Deres karena keluarga tidak bisa memenuhi langsung pembayaran PICU merupakan fakta bahwa nilai-nilai kemanusiaan dikalahkan secara sistemik oleh motif bisnis Rumah Sakit.   “Pihak dokter dan petugas di Rumah Sakit tersebut dengan sadar melalaikan tugasnya sehingga menyebabkan kematian ananda Debora. Karena itu, aparat Kepolisian harus segera turun tangan mengusut kasus ini…

Read More
BPJS Opini 

Anak Debora Meninggal Tanpa Perawatan Memadai Di RS Mitra Keluarga Kalideres, KPAI Bilang Sistem Layanan Kesehatan Belum Ramah Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan kasus meninggalnya bayi Debora yang diduga karena tidak mendapatkan penanganan medis selayaknya di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Jakarta, Minggu (3/9) lalu. Kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan ramah anak.   Komisioner Bidang Kesehatan KPAI, Sitti Hikmawatty, menuturkan pihaknya menyesalkan musibah meninggalnya bayi Debora di RS Mitra Keluarga. “Kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk perbaikan layanan kesehatan secara komprehensif,” ujarnya di Jakarta, Senin (11/09/2017).   KPAI sendiri akan mendalami kasus dengan menggali informasi secara berimbang. Dalam waktu dekat KPAI akan…

Read More
BPJS Opini 

Tak Punya Uang, Pasien Anak Tak Diurusi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Meninggal Dunia, Tolong Hapuskan Hapuskan Sistem INA CBGs

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengutuk keras Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres yang diduga mengabaikan hak pelayanan pasien sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.   Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)Said Iqbal meminta agar Pemerintah meninjau ulang izin Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Terlebih lagi, sebelumnya grup Rumah Sakit Mitra Keluarga juga pernah menolak pasien tidak mampu.   “Ini bukan pertama grup Mitra Keluarga menolak pasien. Masalahnya adalah, mayoritas RS Mitra Keluarga tidak masuk sebagai providernya…

Read More
Opini 

Tokoh Pejuang Buruh Prof Muchtar Pakpahan Sudah Kapok Pilih Presiden Yang Ternyata Tak Pro Rakyat

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Sertikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Prof Muchtar Pakpahan mengaku sudah kapok memilih presiden yang tidak pro kepada buruh di Indonesia.   Tokoh Pejuang Buruh itu mengatakan, pada awalnya, di 2014, dia melihat bahwa sosok Joko Widodo cukup bisa diharapkan sebagai Presiden yang akan pro kepada buruh dan masyarakat Indonesia dalam pemerintahan. Oleh karena itulah, pada saat Pilpres lalu, Muchtar Pakpahan bersama para tokoh buruh dan gerakan masyarakat lainnya men-capreskan Jokowi.   “Sabtu lalu, saya ada menulis ukuran keberhasilan Jokowi di Papua. Terhadap tulisan itu…

Read More