Buruh Opini 

Catatan Pagi Timboel Siregar, IPK dan Komitmen Pemerintah

Selama tiga tahun ini terhitung sejak 2015 hingga 2017, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Indonesia masih bertenger di Kategori menengah ke bawah yaitu masuk dalam selang indeks 50,00-65,99. Pada tahun 2015  IPK secara nasional hanya 55,73 point, mengalami kenaikan menjadi 57.46 point di tahun 2016, namun kembali mengalami penurunan menjadi 56.07 point di tahun 2017. Penilaian IPK mengacu pada sejumlah indikator bidang Ketenagakerjaan seperti kesempatan kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, perencanaan tenaga kerja serta jaminan sosial tenaga kerja. Berfluktuasinya IPK tersebut sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah untuk membuka lapangan kerja dan…

Read More
BPJS Opini 

Catatan Siang, Buruk Muka Cermin Dibelah

Ditulis oleh: Timboel Siregar BPJS Kesehatan berencana melibatkan peserta untuk mendanai biaya perawatan (cost sharing) untuk penyakit yang membutuhkan perawatan medis lama dan berbiaya tinggi (Katastropik). Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris mengatakan, pembiayaan perawatan penyakit Katastropik selama ini cukup menguras kantong BPJS Kesehatan. Demikian berita tentang JKN yang muncul saat ini dibeberapa media. Tentunya berita ini membuat keresahan bagi peserta JKN yang mengalami sakit Katastropik seperti penderita cuci darah, jantung dan lainnya. Atas berita tersebut, saya mencoba membuat catatan kecil. Merujuk pada UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN Pasal…

Read More
Indonesia Opini 

Jokowi-JK dan Papua

Ditulis Oleh: Dr. Muchtar Pakpahan Selama masa pemerintahan Orde Baru saya dekat dengan Gerakan Aceh Merdeka, dekat Dewan Adat Papua dan dekat dengan Fretilin di Timur- Timur. Kami menjadi dekat karena sama-sama menyuarakan keadilan. Hingga sekarang kami masih tetap berteman. September 2014, saya dan wakil Dewan Adat Papua yakni Fred Suebu, Phill Karel Erari dan utusan Barnabas Mandacan, menemui presiden terpilih Joko Widodo untuk kedua kalinya. Waktu itu saya titipkan surat serta menjadi pokok bahasan kami yang disetujui Presiden Joko Widodo. Bahan ini dapat dibuat menjadi pengantar mengevaluasi Jokowi di Papua….

Read More
Opini 

Muchtar Pakpahan: Perhatikan Pernyataan dan Jangan Musuhi Natalius

SBSINews – Ketua Umum (Ketum) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Prof. Muchtar Pakpahan meminta semua kalangan terkhusus presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf kalla harus memperhatikan pernyataan Natalius. Hal itu dikatakan pejuang buruh yang akrab disapa Pak MP itu di Sekretariat Dewan Pengurus Pusat (DPP) SBSI Jalan Tanah Tinggi, Jakarta, Kamis (23/11/2017). “Saya sahabat Dewan Adat Papua mulai sejak Almarhum Arnold App dan Almarhum Theys semasa Soharto hingga sekarang,” katanya. Lebih Lanjut, MP mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut harap tidak diabaikan dan jangan musuhi Natalius. Sebelumnya, diberitakan bahwa Aktivis Kemanusiaan asal…

Read More
Dunia Opini 

Natalius Pigai: Rakyat Papua Butuh Dialog Bermartabat Dengan Presiden

Jakarta, SBSINews – Aktivis Kemanusiaan asal Papua Natalius Pigai mengungkapkan bahwa rakyat Papua membutuhkan penyelesaian yang komprehensif melalui dialog bermartabat bersama Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Pigai usai keberhasilan pasukan gabungan TNI dan Polri mengevakuasi warga Desa Banti dan Kimbeli, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua, dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). “Masalah di Papua sangat kompleks, TNI-Polri tidak bisa memulai dialog, mereka hanya alat negara. Harus presiden yang turun tangan,” kata Pigai. Lebih lnjut dengan jujur ia mengutarakan masalah sebenarnya. Ia menilai, kondisi Papua dimasa kepemimpinan Jokowi ini justru lebih buruk dari…

Read More
Opini Politik 

Menjaga Citra Pejabat Publik Kita

Ditulis oleh: Jacob Ereste Atlantika Institut Nusantara Kasus yang membelit Setyo Novanto yaitu dugaan terlibat kasus dana E-KTP jelas semakin memperburuk citra pejabat publik negeri ini, karena bukan hanya tidak sportif, tetapi juga tidak peduli dengan kegaduhan yang dimunculkan oleh kasus yang membuat dirinya semakin tidak bermartabat. Himbauan Presiden Jokowi agar semus pihak tidak membuat gaduh, justru dilakukan oleh Setyo Novanto mulai dari berkelit dan berkilah dari proses pelaksanaan hukum hingga delapan kali mangkir atau mengabaikan panggilan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Sikap itu jelas tidak hanya menjadi contoh yang buruk…

Read More
Buruh Opini SBSI 

Kasus E-KTP, Korupsi Bahaya Laten NKRI

Ditulis Oleh: Prof. Muchtar Pakpahan Bulan Oktober 2017 saya mengurus pasport baru di imigrasi. Syarat utamanya adalah menyerahkan Kartu Tanda Penduduk. Namun ternyata KTP saya belum Elektronik (E-KTP) padahal keluaran tahun 2014. Oktober tahun 2014 yang lalu saya mengurus KTP sehubungan ada perbaikan nama. Waktu itu panjang juga antri di Kelurahan Duren Sawit. Kemudian saya mendapatkan KTP yang sebelumnya. Beberapa bulan kemudian ada pengumuman untuk semua Warna Negara Indonesia mengurusan pembuatan kartu E-KTP. Kemudian saya mendatangani Kelurahan Duren Sawit mempertanyakan mengapa KTP saya masih model lama dan meminta diganti dengan…

Read More
Buruh Opini SBSI 

Korupsi Merajalela Buruh Menderita

Ditulis oleh: Muchtar Pakpahan, Ketua Umum DPP SBSI Jakarta, SBSINews – Bicara tentang korupsi, ada dua tema yang saling terkait dan hingga saat ini sedang dikampanyekan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yakni “Korupsi Bahaya Laten NKRI dan Korupsi Merajalela Buruh Menderita,”. Buruh atau pekerja ialah setiap orang yang memberikan tenaganya dan mendapatkan upah atau gaji, hidup dari upah atau gajinya, dan posisinya lemah sehingga sesewaktu dapat dipecat atau diphk. Dari posisi kerja, buruh dapat dibagi menjadi dua golongan. Bekerja di instansi atau lembaga pemerintahan disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri…

Read More
Database Entertainment Opini 

Awal Kekaguman Kepada GusDur

JAKARTA – Gusdur adalah pengundang dan penanggungjawab pertemuan Buruh Nasiaonal pada tanggal 24 sampai 26 April di Hotel Cipayung. Sebelum pertemuan dimulai, kawasan Hotel Cipayung sudah dipenuhi ratusan aparat keamanan dari TNI AD dan Polri. Sempat saya mendengar ada kordinasi melalui HT dari seorang petugas kepada atasannya. Dialognya berikut. Atasan (A) Bagaimana keadaan? Bawahan (B) aman-aman ndan. A: Apa benar dihadiri Gajah Satu? B: Benar ndan. A: Gajah satu sedang apa? B: Sedang duduk-duduk ndan, mohon arahan. A: Ikuti aja terus Gajah Satu. B: Siap, laksanakan. Dugaan saya GusDur adalah…

Read More
Buruh Opini SBSI 

MENILAI BERHASIL TIDAKNYA SEORANG PRESIDEN

JAKARTA – Pasal 9 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menuliskan sumpah atau janji Presiden:” ..memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Tugas utama Presiden adalah memegang teguh UUD dan menjalankannya. Berhubungan dengan tujuan negara untuk kepentingan seluruh rakyat, maka yang terpenting dikerjakan Presiden sekaligus menjadi alat ukur keberhasilan Presiden secara lengkap adalah: Pertama, apakah hukum sudah ditegakkan, apakah rakyat merasakan keadilan dan kepastian hukum. Amanat passl 1 (3) UUD. Kedua, apakah semua penduduk sudah mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak dari pekerjaannya. Amanat Pasal 27(2). Ketiga, apakah…

Read More
Buruh Database Gallery Opini SBSI 

DEKLARASI SBSI

Ditulis oleh: Prof. Muchtar Pakpahan Pada 25 April 1992, sebanyak 107 peserta Pertemuan Buruh Nasional di Hotel Cipayung, Bogor mendeklarasikan berdirinya sebagai Serikat Buruh Sejahtera indonesia (SBSI). Dari 107 deklarator itu beberapa diantaranya Muchtar Pakpahan, Suko Walyuo, Sabam Sirait, GusDur, Harry Santoso, Asmara Nababan dan Sunarti. Sebanyak 90 orang merupakan pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dari semua tingkatan yaitu PUK, DPC, DPD dan DPP. Deklarasi tersebut mempercayakan saya menjadi Ketua Umum, Alip Raga Ismed menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari (DPP SPSI) dan Sunarti salah seorang Ketua dari PUK SPSI….

Read More
Buruh Opini SBSI 

LAPORAN IMAGINASI KEADAAN INDONESIA DARI MUCHTAR PAKPAHAN

Kepada yth Dr. Ir. Soekarno, proklamator/presiden I RI di Sorga. Dengan segala hormat saya ingin melaporkan keadaan Indonesia sekarang. Pertama, tentang kegiatan saya sebagai Sukarnois saya sudah aktif mewujudkan cita-cita Bung Karno yaitu Welfarestate dan Trisakti sejak tahun 1978. Karena perjuangan itu saya sudah 3 x dipenjarakan di Semarang, Medan dan Jakarta serta beberapa kali ditahan dan mau dibunuh. Dua alasan Orde Baru memusuhi saya. Dengan semangat Sukarnois menulis disertasi DPR SEMASA ORDE BARU 1993 menulis PNI 1996 dan Mendirikan Serikat Buruh Sejahtera Infonesia (SBSI) pada 25 April 1992. Pendirian…

Read More
Opini 

DAMPAK TERHADAP INDUSTRI ASIA JIKA TERJADI PERANG DUNIA III

KOREA UTARA versus USA DAN SEKUTUNYA Oleh : Andi Naja FP Paraga Gong Masyatakat Ekonomi Asean(MEA) sudah dipukul pada 2015 namun perdagangan bebas dunia sudah berlangsung jauh sebelumnya. Jadi MEA bukan lagi hal yang mengagetkan masyarakat Asean. Jauh diwilayah perbatasan bisnis antar warga kedua negara sudah berlangsung sejak dahulu kala. Siap atau tidak semuanya sudah dimulai. TKI sudah menjangkau tidak hanya Kawasan Asran, bahkan puluhan tahun silam sudah merambah Jazirah Arab sehingga tidak sedikit juga TKI Indonesia di Amerika dan Eropa. Industri ketenagakerjaan terus berubah dari zaman ke zaman menyesuaikan…

Read More
Opini 

PARTAI BURUH Dan ORGANISASI BURUH DI INDONESIA

Jacob Ereste Atlantika Institut Nusantara dan aktivis buruh. Wacana membangun Partai Buruh sungguh menarik dan seksi ketika dikaitkan dengan penyambutan hajat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk Bupati, Walikota dan Gubernur serta Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI, DPD dan DPRD I dan II hingga Pemilihan Presiden RI (Pilpres). Yang manarik dari wacana membangun Partai Buruh apalagi kemudian yang khas Islam karena tantangannya jelas dari upaya memahami partai politik (Parpol) itu sendiri di Indonesia sudah tidak alang kepalang rumitnya. Minimal dari wacana membangun Parpol saja bisa dipaham mulai tumbuhnya kesadaran untuk…

Read More
Opini 

BAHAYA LATEN KORUPSI DAN AKAR PENYEBABNYA SAAT INI

Demokrasi berbiaya mahal adalah salah satu akar penyebab korupsi di Tanah Air. Kompetisi tingkat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ternyata menggerus keuangan calon pasangan kepala daerah puluhan bahkan ratusam milliar dan itu sudah dimulai sejak membiayai diri mendapatkan kendaraan politik dalam kampanye dan pemenangan. Andaipun menggunakan dana sponsor, resikonya sama saja. Jika kalah di Pilkada sama-sama mengelus dada dan hidup melarat, Namun jika memang biaya yang telah dikeluarkan tentu harus dikembalikan. Peluang korupsi dimulai dari sini dan tentu sasarannya ditingkat daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). Banyak sudah kepala daerah…

Read More