Hukum SBSI 

Ini Penyebab Dirjen PHI Jamsos Kemnaker RI Dilaporkan Ke Bareskrim Polri

Jakarta, SBSINews.com – Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (RI), Hayani Rumondang resmi dilaporkan Guru Besar Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Prof. Muchtar Pakpahan ke Bareskrim Polri, Jumat (12/1/2017). Dirjen PHI Jamsos Kemnaer RI tersebut diduga telah melanggar pasal 421 KUHP terkait dugaan kesewenangan. Dalam surat tanda bukti lapor Nomor: TBL/39/1/2018/Bareskrim dituliskan bahwa Terlapor: Hayani Rumondang dilaporkan dalam perkara “Dugaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang“. Kepada SBSINews.com, Sabtu (13/1/2018) pagi,Prof. Muchtar Pakpahan mengabarkan bahwa berhasil membuat Laporan Polisi (LP) setelah berdebat di Bareskrim…

Read More
BPJS Buruh Hukum 

Perusahaan Ini Didenda Karena Terbukti Tak Bayarkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Bandung, SBSINews – Presiden Direktur PT. Natatex Prima pada Rabu (10/1/2018) dinyatakan terbukti bersalah tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada 470-an karyawannya pada periode Mei 2015 hingga Januari 2016. Putusan itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Jawa Barat Topan Husma Pattimura “Mengadili, menyatakan Een Natawijaya selaku Presiden Direktur PT Natatex Prima, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tidak membayar dan menyetor beban peserta dalam hal ini iuran BPJS yang menjadi tanggung jawabnya,” sebut Topan membacakan Amar putusannya. Putusan tersebut berbeda dengan tuntutan jaksa yang menilai adanya unsur pidana…

Read More
Buruh Hukum Opini 

Penting Diketahui, Ini Sanksi Pidana Dalam Hubungan Industrial

Setiap pelanggaran dalam hubungan Industrial dapat dijatuhkan sanksi pidana dan denda kepada pekerja ataupun pengusaha apabila melakukan kejahatan. Sebagian dari bentuk-bentuk sanksi pidana tersebut sudah tertuang dan diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Salah satunya adalah berupa dikenakan ancaman kurungan penjara minimal satu tahun dan maksimal lima tahun dengan denda paling sedikit Rp. 100.000.000 dan paling banyak Rp. 500.000.000 bagi pengusaha yang tidak mengikutsertakan pekerja yang mengalami PHK karena usia pensiun pada program pensiun dan tidak memberikan pesangon sebesar dua kali seperti ketentuan, uang penghargaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan (Pasal…

Read More
Buruh Hukum 

Korban Miras Oplosan di Padalarang Bertambah

Bandung, SBSINews – Korban tewas akibat mengonsumsi minuman keras oplosan di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat bertambah dari delapan menjadi sembilan orang. Para korban tersebut sehari-hari bekerja di pabrik PT. Jin My Sung sebagai buruh. Kejadian naas itu terjadi di Jalan Industri, Desa Laksanamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada 5 jANUARI 2018. Kapolres Cimahi, Rusdy Pramana Suryanegara mengatakan bahwa miras tersebut diduga hasil racikan salah seorang korban meninggal. Dari hasil penyelidikan ditemukan campuran alkohol, Na2S203 (hydro), H202 (peroksida), NaCLO (byclin) dan NaOH (sabun yang biasa digunakan untuk membersihkan mesin)…

Read More
Hukum 

Lima Wakil Apindo Lolos Tahap III Penjaringan Calon Hakim Ad Hoc untuk MA

Jakarta, SBSINews – Setelah melalui seleksi tahap ketiga ( Kesehatan dan Kepribadian) calon hakim Ad Hoc untuk Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI), Komisi Yudisial menyatakan lima calon dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) lolos ketahap wawancara. Sebelumnya, Tes tahap III menguji peserta pada bidang Asesmen kepribadian dan kompetensi di Badan Pelatihan, Pengembangan, Pendidikan, pelatihan hukum dan Peradilan (Balitbangdiklatumdil) MA Republik Indonesia. Sementara itu tes kesehatan akan dilaksanakan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jalan Abdul Rahman Saleh Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Lima calon Hakim Ad Hoc…

Read More
Buruh Hukum SBSI 

Seleksi Tahap III Calon Hakim Ad Hoc, Ini Sembilan Wakil SP dan SB Yang Lolos

Jakarta, SBSINews – Sebanyak sembilan calon hakim Ad Hoc yang akan ditempatkan di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) dari unsur Serikat Pekerja (SP) dan Serikat Buruh (SB) dinyatakan lolos seleksi tahap III (Kesehatan dan Kepribadian) oleh Komisi Yudisial. Dalam surat resmi yang ditanda tangani Prof. Aidul Fitricia Azhari di Jakarta, 3 Januari 2018 disebutkan bahwa hasil tersebut berdasarkan hasil keputusan rapat pleno KY. Hasil tersebut, tiga nama utusan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang sebelumnya telah lolos taham seleksi I dan II tak satupun dinyatakan…

Read More
Hukum 

Miliki Narkoba Lagi, Aktris Cantik Ini Ditangkap Reserse Narkoba

Jakarta, SBSINews – Aktris berparas cantik Jennifer Dunn (Jedum) kembali tersandung dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Ia ditangkap aparat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Minggu (31/12/2017). Menurut keterangan yang diberikat pihak kepolisian, Jedum ditangkap dirumahnya kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan jelang perayaan pergantian tahun 2018. Ia diringkus setelah petugas berhasil melakukan pengembangan dari kasus serupa yang menjerat pria berinisial FS. Dari telepon genggam FS petugas mendapati pesan singkat dari Jedum yang sebelumnya memesan barang terlarang tersebut. Kepala Bidang, Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono dalam keterangannya mengungkapkan bahwa…

Read More
Hukum 

Saling Kerjasama, Begini Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2018

Jakarta, SBSINews – Kerjasama TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat diyakini menjadi kunci pengamanan Natal dan tahun 2018 untuk menekan angka kejahatan. Hal itu diungkapkan Karopenmas Divisi Humas Polri Kombes Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/12/2017). Dengan kerjasama dan saling menjaga diyakini akan menekan angka kejahatan hingga zero criminality. “Dari giat operasi yang dilakukan sejumlah tim dalam Operasi Lilin bisa dibilang sukses dan lancar meski ada kejadian street crime dan laka lantas biasa,” katanya. Lebih lanjut Iqbal mengungkapkan keberhasilan juga atas bantuan sejumlah ormas Islam yang ikut…

Read More
Hukum 

Kasus Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan, Gubernur Sumut Diminta Bertanggung Jawab

Medan, SBSINews – Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dengan terlapor Gubernur Sumatera Utara, Teuku Erry Nuradi dalam Laporan Polisi No: LP/1499/XII/2017/SPKT III tanggal 07 Desember 2017 diminta tidak ada intervensi dari pihak manapun. Hal itu dikatakan Penasehat Hukum terlapor Arsula Gultom SH yang juga juru bicara Muckhtar Pakpahan di Medan kemaren. “Ditreskrimum Polda Sumut diminta untuk serius menangani kasus ini sampai ke akar-akarnya. Sementara terlapor Erry harus bertanggung jawab dalam kasus yang dilapor kliennya,” kata Arsula. Lebih lanjut dijelaskan Erry dalam hal ini adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap Henrima…

Read More