Buruh SBSI 

Satu Dari Dua Saksi A de Charge Ditolak, Begini Keterangan Anwari Selaku Saksi Ahli Bahasa

JAKARTA – Terdakwan Edwar Marpaung kembali hadirkan saksi A de Charge terkait kasus yang menjeratnya. Ia diduga telah menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik (facebook) Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Prof. Muchtar Pakpahan (MP). Terdakwa menghadirkan dua saksi pada Selasa (10/10/2017). Pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur itu satu dari dua saksi yang dihadirkan ditolak. Hanya saksi ahli bahasa yang didengarkan keteranggannya. Satu saksi yang ditolak oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu bernama Nova. Alasan ditolak lantaran saksi yang dihadirkan…

Read More
Buruh SBSI 

Panser F-Lomenik Penuhi Ruang Sidang Terdakwa Edwar Marpaung

JAKARTA – Senyum tampak terpancar dari wajah terdakwa Edwar Marpaung usai menjalani sidang lanjutan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media Informasi dan elektronik di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur. Selasa (10/10/2017). Edwar kembali menjalani persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang meringankan (A de Charge). Meski satu dari dua saksi yang dihadirkan ditolak namun hal tersebut tampaknya tak terlalu menjadi kekhawatiran baginya. Pasalnya, selama persidangan itu, suasana ruang sidang Prof. Oemar Seno Adji di PN Jakarta Timur terasa jauh berbeda dari suasana sidang-sidang sebelumnya yang sepi pengunjung. Ruang…

Read More
Buruh SBSI 

Ini Tanggapan Sekda Terkait Tuntutan Buruh di Sumsel

JAKARTA – Aksi ratusan massa gabungan dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Palembang, Lahat, Bayuasin, Muaratara dan juga dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 1973 mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (9/10/2017) membuahkan sejumlah berupa komitmen dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan terkait permasalahan yang dialami para buruh. Dalam aksi yang berakhir dengan diskusi di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel itu, perwakilan para buruh memaparkan rincian tuntutannya buruh dikawasan tersebut. Menanggapi tuntutan perwakilan SBSI dan SPSI, Sekda Pemprov. Sumselm, Nasrun Umar mengatakan akan memverifikasi dan corrective…

Read More
Buruh SBSI 

Kembalikan Solidaritas, Hari Ini Sidang Dugaan Fitnah dan Pencemaran Nama Baik Ketua Umum SBSI Kembali Akan Digelar

JAKARTA – Hari ini sidang kasus dugaan penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik melalui Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Prof. Muchtar Pakpahan (MP) akan kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang meringankan (A de Charge) terdakwa Edwar Marpaung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Selasa (10/10/2017). Dipersidangan minggu lalu, Penasehat Hukum terdakwa menghadirkan Jhonny Simbolon sebagai saksi. Sayangnya, kasus yang terus menjadi perbincangan hangat di Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Konfederasi SBSI tersebut sangat sedikit dihadiri baik itu anggota SBSI maupun anggota KSBSI….

Read More
Buruh 

Ini Tuntutan Buruh Kepada Pemerintah Saat Unjuk Rasa Di Kantor Gubernur Sumsel

JAKARTA – Ratusan massa gabungan dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Palembang, Lahat, Bayuasin, Muaratara dan juga dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 1973 mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (9/10/2017) pagi, meminta penjelasan terkait permasalahan yang dialami. Dalam aksi yang berakhir dengan diskusi di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel itu perwakilan para buruh memaparkan rincian tuntutannya buruh dikawasan tersebut. Sekedar informasi diskusi dengan perwakilan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 dihadiri juga oleh Sekdaprov, Kepala Dinas…

Read More
Buruh SBSI 

Hari ini Ratusan Buruh Berunjuk Rasa di Kantor Gubernur Sumatera Selatan

SBSINEWS – Sebanyak 350 massa gabungan dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Palembang, Lahat, Bayuasin, Muaratara dan juga dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 1973 berunjuk rasa di kantor gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (9/10/2017). Aksi tersebut merupakan luapan kekecewaan dan mendorong keadilan terhadap ketidak berpihakan pemerintah kepada masyarakat dan buruh. Massa yang datang menggunakan atribut, bendera dan kertas bertuliskan tuntutan tersebut meminta agar Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumsel dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sribudi Wahyuningsih dicopot dari jabatannya karena disinyalir telah membeking…

Read More
Buruh SBSI 

Surat Pemberitahuan, Perusahaan Ini Melarang Karyawannya Unjuk Rasa

JAKARTA – Sebuah surat pemberitahuan dari managemen PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang melarang seluruh karyawannya untuk mengikuti aksi unjuk rasa pada tanggal 9, 10, 11 dan 12 Oktober 2017 menuai ragam komentar dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Jakarta. Pasalnya, sejumlah poin di dalam surat pemberitahuan itu dengan tegas melarang lantaran aksi yang digelar tidak mengatasnamakan serikat pekerja sebagai lembaga yang sah mewakili kepentingan karyawan perusahan tersebut. Sekedar informasi PT. IMIP merupakan perusahaan pengelola kawasan industri pertambangan khususnya…

Read More
Buruh 

Buruh di Jakarta Menuntut UMP Dinaikkan

JAKARTA – Unjuk rasa yang dilakukan buruh di depan Balaikota, Jakarta Sabtu 7 Oktober 2017 menuntut agar Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Khusus Ibukota (DKI) dinaikan menjadi Rp. 3,9 setiap bulannya. Aksi ribuan buruh yang mengklaim dari berbagai daerah itu dimulai dengan aksi Long march dari kawasan Patung Kuda, Jakarta. Aksi yang dilakukan  dalam rangka memperingati Hari Layak Upah Kerja Sedunia tersebut berjalan tertib. Sementara itu, aksi yang hampir sama juga dilakukan para buruh di depan Istana Merdeka, Jakarta. Tuntutan para buruh menyusul biaya hidup yang terus meningkat. Sejak pagi, guna mengamankan…

Read More
Buruh Opini SBSI 

Reformasi Yang Diperjuangkan SBSI Balik Arah

Ditulis oleh: Muchtar Pakpahan Ketua Umum DPP SBSI. Fakta Reformasi yang diperjuangkan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) balik arah: Pertama, pada 23 Juni 2016 Ahok berkata ‘tanpa pengembang Jokowi tidak bisa jadi presiden’. Dimalamnya Ahok datang menemui presiden Joko Widodo dan dimuat dibeberapa media. Silahkan cek google.com Kedua, pada 27 Juli 2016, Wiranto diangkat menjadi Menkopolhukam. Ini Awal reformasi balik arah. Ketiga, sejak Wiranto menjadi Menkopolhukam, bendera FPI  menjadi berkibar seluas-luasnya dan setinggi-tingginya padahal sebelumnya telah tiarap dibuat Jokowi dan Ahok.  Sasaran FPI adalah Ahok. Silahkan juga ikuti aktivitas FPI sejak…

Read More
Buruh 

Terbukti Tidak Bayarkan Uang Kompensisi, Direktur Perusahaan Ini Divonis Dua Tahun Penjara

JAKARTA – Direktur yang juga sekaligus bendahara PT. Karya Insan Mandiri (KIM), Muzakir Fahmi terpaksa harus menjalani hari-harinya dari balik jeruji besi setelah dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kotabaru, Jumat (6/10). Muzakir dinyatakan terbukti bersalah tidak membayarkan uang kompensasi sebesar 800 juta rupiah yang seharusnya menjadi hak buruh anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Karya Bahari. Terungkap juga, uang kompensasi untuk 11 kapal pada tahun 2016 tersebut dipakai terdakwa untuk keperluan pribadi. Atas kejahatannya, Muzakir dijatuhi hukuman dua tahun penjara seperti dilansir dari tribunnews.com, Sabtu (07/10)…

Read More
Buruh 

Buruh Menuntut Pemerintah Perbaiki Sistim Jaminan Kesehatan dan Tolak Upah Murah

JAKARTA – Kawasan Depan Istana Negara diagendakan bakal menjadi titik puncak aksi unjuk rasa ribuan buruh di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi atau biasa disingkat Jabodetabek, Sabtu (7/10/2017). Tanggal sakral tersebut merupakan agenda Memperingati Hari Kerja Layak Sedunia bagi buruh. Aksi turun ke jalan juga akan dilakukan buruh disejumlah Provinsi di Indonesia dengan lokasi ditentukan masing-masing. Beberapa hari belakangan ini, jagad media telah dihebohkan dengan pernyataan Presiden KSPI Said Iqbal yang mengatakan, akan ada sekitar 3.500 buruh yang akan menggelar aksi di sejumlah kota besar di Indonesia. “Sekitar 3.000-3.500 orang…

Read More
Buruh 

Pecalonan Hakim Ad Hoc Mulai Dibuka, Tak Boleh Rangkap Jabatan

JAKARTA – Sesuai Instruksi dari Mahkamah Agung (MA) Republlik Indonesia (RI) kepada Kementrian Ketenagakerjaan pendaftaran berkas Seleksi calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang nantinya akan mengisi kekosongan di 19 Pengadilan Negeri (PN) seluruh Indonesia telah mulai dibuka, Jumat (6/10/2017). Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) diminta mengusulkan anggota terbaik dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan Kementrian Ketenagakerjaan RI.  Pendaftaran dan berkas Lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Daerah yang berlokasi di kantor Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan tingkat provinsi masing-masing Kendati demikian, dalam surat yang…

Read More
Buruh SBSI 

Aksi Buruh di Palembang, Mogok Kerja dan Unjuk Rasa Mengecewakan

Mogok kerja dan Unjuk Rasa Tak Temukan Solusi dari Perusahaan dan Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi SBSINEWS – Kondisi buruh di Palembang yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin memprihatinkan. Meski aksi mogok kerja sudah berjalan selama satu minggu lebih, nasib para buruh tersebut semakin menderita tanpa ada perkembangan akibat pembiaran yang dilakukan pihak perusahaan PT. Samator Gas Industri serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuasin.   Merasa semakin kecewa dengan terus diabaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin dan PT. Samator Gas Industri, pada Kamis (5/10) para buruh…

Read More
Buruh SBSI 

Ini Pengadilan Negeri Yang Saat Ini Mengalami Kekosongan Hakim ‘Ad Hoc’ PHI

Pendaftaran dibuka pada 6 hingga 19 Oktober 2017 Dasar pelaksanaan surat No. 42/KMA/HK.01/06/2017 tanggal 20 Juni 2017.  JAKARTA – Menyikapi kekosongan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) di 19 Kabupaten dan Kota, Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) mengintruksikan Kementrian Ketenagakerjaan melalui Dirjen PHI dan Jamsos untuk segera melakukan penjaringan hakim.   Pada sosialisasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI di ruangan Trihdharma, Kementrian Ketenagakerjaan RI, Selasa (3/10/2017), Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PPHI) John Daniel Saragih menjelaskan formasi sesuai kebutuhan hakim Ad Hoc Hubungan…

Read More
Buruh 

Bakal Ada 144 Nominasi Calon Hakim Ad Hoc PHI

Pendaftaran dibuka pada 6 hingga 19 Oktober 2017 Dasar pelaksanaan surat No. 42/KMA/HK.01/06/2017 tanggal 20 Juni 2017.  JAKARTA – Sebanyak 84 orang peserta penuhi undangan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam hal Sosialisasi Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), di ruang Trihdharma, Kementrian Ketenagakerjaan RI, Selasa (3/10/2017).   Sosialisasi yang digelar selama dua jam itu dikomandoi langsung Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial (KKHI) Aswansyah bersama Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri (PPHI) John Daniel Saragih.   Direktur KKHI Aswansyah kepada peserta sosialisasi…

Read More