Buruh 

Visa Ilegal Disalahgunakan Pekerja Ilegal Dari Cina, Pak Jokowi Cabut Segera ‘Bebas Visa’ Tiongkok!

Presiden Jokowi didesak segera mencabut bebas visa bagi orang-orang yang khusus datang dari Negeri Cina ke Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, pencabutan bebas visa Tiongkok itu perlu sebab sudah sangat banyak disalahgunakan, sehingga banyak orang asal negeri Tirai Bambu itu masuk menjadi Tenga Kerja Asing Ilegal ke Indonesia.

“Kami mendesak Presiden Jokowi agar segera mencabut bebas visa bagi Tiongkok, karena banyak disalahgunakan oleh tenaga kerja Cina,” ujar Said Iqbal, dalam siaran persnya, Selasa, 27/12/2016.

Dikatakan Said Iqbal, pihaknya juga medukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk membentuk Panitia Pengawas (Panwas) Tenaga Kerja Asing.

“Data TKA Cina yang dilansir Menaker sekitar 21 ribuan adalah sebuah “kebohongan besar”, karena data data tersbit hanya mencatat TKA legal yang skill worker atau pekerja yangberketrampilan, sedangkan yang dipersoalkan serikat buruh adalah TKa asal Cina yang unskill worker atau tidak berketrampilan dan illegal,” ujarnya.

Dikatakan Said Iqbal, dari data KSPI, jumalah TKA Ilegal asal Cina yang unskill workers saja sudah mencapai ratusan ribu orang masuk ke Indonesia.

Menurut dia, para TKA Ilegal unskill workers asal Cina itu bekerja di sektor manufaktur, PLTU, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya.

“Mereka tersebar di Bali, Kalimantan, Sultra, Papua, Banten, Jakarta. Bahkan, ada ribuan TKA Ilegal unskill worker asal Cina tidak tercatat di Kemenker,” ungkap dia.

Said Iqbal menegaskan, masuknya TKA Ilegal unskille worker asal Cina itu telah melanggar Udang Undang Nomor 13 Tahun 2003.

“Di dalam Undang Undang itu disebutkan, Tenaga Kerja Asing hanya boleh masuk secara legal yang skill workers, kemudian, mereka wajib didampingi oleh satu pekerja lokal, mereka juga harus menghormati Indonesia. Sedangkan unskill workers seperti supir forklift, tukang batu, operator mesin dan lain-lainnya, itu telah menghilangkan kesempatan kerja oleh buruh lokal Indonesia,” ujar dia.

Karena itu, Said Iqbal menyerukan agar Presiden Jokowi segera bertindak menghentikan masuknya para pekerja asinf ilegal, tetutama yang unskill workers ke Indonesia.

“Stop TKA Cina unskill worker yang akan membahayakan Indonesia dari segi ekonomi, budaya, sosial, bahkan ideologi dan politik,” ujarnya.

Dia juga meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri untuk tidak menebar informasi yang tidak valid dan cenderunf melakukan kebohongan publik.

“Stop retorika Menaker yang sibuk menyangkal data TKA Ilegal asal Cina dan memberikan data keliru kepada Presiden Jokowi,” pungkas Said Iqbal.

Sebelumnya, terkait maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina masuk ke Indonesia, Menteri Tenga Kerja dan transmigrasi Hanif Dhakiri menyampaikan, bantahannya bahwa tidak ada data yang menunjukkan masuknya TKA Ilegal dari Cina ke Indonesia.

“Saya tidak pernah bilang tidak ada TKA China. Saya juga tidak pernah bilang tidak ada TKA ilegal. Tapi saya menolak istilah yang digunakan untuk framing isu TKA Cina. Misalnya istilah serbuan, banjir, serangan, kepungan dan semacamnya yang jelas melebih-lebihkan dan membesar-besarkan. Padahal faktanya nggak begitu. Jelas terlihat framing politiknya,” ujar Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri.

Hanif memaparkan data TKA secara nasional dalam lima tahun terakhir. Tahun 2011 total TKA dari semua negara adalah 77.307. Tahun 2012 sebesar 72.427. Tahun 2013 sebanyak 68.957. Tahun 2014 sebesar 68.762. Tahun 2015 sebanyak 69.025. Dan sampai akhir 2016 ini sebesar 74.183 orang.

“Jadi, data 2016 bukanlah angka terbesar dalam lima tahun terakhir. Makanya saya katakan, rerata nasional TKA kita sekitar 70-an ribu setiap tahun. Ada yang masuk, ada yang keluar. Pemerintah memiliki skema pengendalian yang jelas,” ujarnya.

Hanif menambahkan, jika menemukan indikasi pelanggaran penggunaan TKA, segera laporkan ke instansi pemerintah terdekat, seperti polisi, imigrasi, disnaker atau instansi terkait lainnya di daerah. Jangan mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan yang melawan hukum terkait warga negara atau tenaga kerja asing.

Di zaman sosial media ini, kepalsuan bisa tampak sebagai kebenaran karena diucapkan atau disampaikan terus menerus. Kita semua harus hati-hati dan bijak. Soal TKA, pemerintah punya sistem kendali dan sikap yang jelas. Selama TKA itu legal atau tidak melanggar aturan, maka tidak ada masalah mereka masuk dan bekerja di negeri ini. Tetapi jika ilegal atau melanggar aturan, pemerintah juga tegas menindaknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(Roy)

Related posts

%d bloggers like this: