Buruh Opini 

Tolak Perppu Ormas, Ribuan Buruh Akan Menggelar Aksi Saat Jokowi Pidato Kenegaraan

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) no. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) juga ditolak kalangan serikat buruh. Mereka menilai Perppu tersebut juga bisa mengancam hak buruh untuk berserikat. Sebagai bentuk penolakan sejumlah serikat buruh berencana menggelar aksi saat Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraannya di DPR, Rabu (16/8/2017).

 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menuturkan sekitar 1.000-1.500 orang buruh dari berbagai organisasi akan menggelar aksi tolak Perppu Ormas di depan Gedung DPR di saat Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan.

 

“Walaupun polisi melarang, kita sudah mengajukan surat pemebritahuan. Yang kita tuntut cuma satu, cabut perppu ormas,” katanya di Jakarta, Selasa (15/08/2017).

 

Said mengatakan, Perppu Ormas adalah aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengubah sejulah pasal di UU no. 17 tahun 2013 tentang Ormas. Melalui perppu tersebut, pemerintah memangkas mekanisme pencabutan keabsahan ormas, sehingga kini keputusan tersebut bisa dilakukan tanpa mekanisme pengadilan.

 

KSPI sendiri bukanlah ormas melainkan serikat pekerja yang keabsahannya diakui oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dalam peraturannya, serikat pekerja hanya bisa dibubarkan melalui kongres oleh anggota, atau melalui pengadilan.

 

“Namun KSPI dan sejumlah serikat buruh lainnya, ikut terancam. Karena niat awal pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas adalah untuk membungkam suara-suara kritis masyarakat, demi terlindunginya kepentingan pemodal,” ujar Said.

 

Niat tersebut tampak dari aturan yang ada dalam Perppu, di mana pemerintah bisa menindak kelompok yang mengganggu ketertiban umum dan menyampaikan ujaran kebencian untuk pemerintah.

 

“Jadi kita demonstrasi itu bisa dianggap menganggu ketertiban umum. Kita menolak upah murah, menganggap kebijakan pemerintah hanya melindungi pemodal, apa itu ujaran kebencian atau tidak, itu mengkritisi pemerintah,” sebutnya.

 

Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Rudi HB Daman, mengatakan Perppu Ormas secara umum seolah-olah hanya menyasar pembubaran HTI dan kalangan intoleran ataupun gerakan fundamentalis. Namun ternyata Perppu tersebut juga menyasar seluruh organisasi masyarakat.

 

“Sehingga kita mengatakan Perppu ini berbahaya bagi demokrasi dan gerakan rakyat di Indonesia,” ujarnya.

 

Dengan dalih kegentingan yang memaksa, pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas. Isi Perppu ini juga membuat pemerintah dengan mudah bisa ‘membubarkan’ ormas-ormas masa yang dianggap mengancam pemerintahan tanpa harus melalui pengadilan. Saya kira ini bertentangan dengan UUD 1945 dimana negara menjamin untuk rakyat berserikat dan berpendapat,” paparnya.

 

Rudi menambahkan, gerakan buruh yang sering melakukan aksi demonstrasi merasa terancam dan menjadi korban Perppu Ormas.

 

“Meskipun aksi-aksi buruh sering kali ditujukan untuk menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang juga merupakan bentuk dari pengamalan terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri,” ujarnya.(Roy)

Related posts

%d bloggers like this: