Buruh Opini SBSI 

Kasus E-KTP, Korupsi Bahaya Laten NKRI

Ditulis Oleh: Prof. Muchtar Pakpahan

Bulan Oktober 2017 saya mengurus pasport baru di imigrasi. Syarat utamanya adalah menyerahkan Kartu Tanda Penduduk. Namun ternyata KTP saya belum Elektronik (E-KTP) padahal keluaran tahun 2014.

Oktober tahun 2014 yang lalu saya mengurus KTP sehubungan ada perbaikan nama. Waktu itu panjang juga antri di Kelurahan Duren Sawit.

Kemudian saya mendapatkan KTP yang sebelumnya. Beberapa bulan kemudian ada pengumuman untuk semua Warna Negara Indonesia mengurusan pembuatan kartu E-KTP.

Kemudian saya mendatangani Kelurahan Duren Sawit mempertanyakan mengapa KTP saya masih model lama dan meminta diganti dengan E-KTP. Pak Lurah menjawab kehabisan formulir, namun data saya sudah termasuk data E-KTP. Kemudian, pak Lurah mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti E-KTP.

Awal tahun 2016 kasus dugaan Korupsi E-KTP menjadi pembahasan semua media dan menarik perhatian masyarakat. Mengapa?

Ada peristiwa yang fantastis. Menurut Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), dari 5,9 triliun anggaran E-KTP ternyata diduga telah di korupsi para petinggi negara sebanyak 2,3 triliun. fakta yang lebih mengejutkan adalah salah satu pelaku utamanya adalah Setya Novanto.

Penyalah gunaan anggaran itu diduga dilakukan saat menjadi Ketua Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Saat ini, ia menjabat selaku Ketua Umum DPP Golkar dan Ketua DPR RI.

Setelah mengetahui hal itu, saya baru paham mengapa saya tidak mendapat E-KTP di tahun 2014, karena dananya yang jumlahnya fantastis itu di korupsi oleh para petinggi negara.

Waktu saya di kantor imigrasi mengurus Paspor baru dan petugas mempertanyakan saya harus tunjukkan E-KTP, secara spontan saya berteriak.

“Saya tidak mendapat E-KTP bukan kemauan saya tetapi karena korupsi berjemaah Setya Novanto dan kawan-kawan mengapa saya yang jadi korban”.

Dijelaskan lagi pergi kekelurahan untuk mendapatkan keterangan bahwa data saya sudah online E-KTP.

Untunglah sebelumnya sudah ada, saya jemput ke rumah, keluarlah Paspor baru saya.

Disejumlah stasiun televisi saya menyaksikan banyak pemberitaan bahwa di Provinsi terjadi antrian panjang hanya untuk mendapatkan E-KTP, karena yang tidak memiliki kartu tersebut bisa kesulitan mendapatkan fasilitas seperti kesehatan, beras dan fasilitas umumlainnya.

Ada segelintir orang yang sangat kaya raya karena korupsi, sementara puluhan juta tetap dalam keadaan sangat miskin.

Saya berfikir bila korupsi terus merajalela seperti saat ini, rakyat buruh tetap menderita, dapat menimbulkan ancaman terhadap kelanjutan NKRI.

Terobosan apa yang harus dilakukan? Kalau cara evolusi gagal dan kelihatannya gagal, maka solusinya reformasi jilid II atau revolusi.

Related posts

%d bloggers like this: