Buruh 

Ini Tuntutan Buruh Kepada Pemerintah Saat Unjuk Rasa Di Kantor Gubernur Sumsel

JAKARTA – Ratusan massa gabungan dari Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kota Palembang, Lahat, Bayuasin, Muaratara dan juga dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 1973 mendatangi kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (9/10/2017) pagi, meminta penjelasan terkait permasalahan yang dialami.

Dalam aksi yang berakhir dengan diskusi di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel itu perwakilan para buruh memaparkan rincian tuntutannya buruh dikawasan tersebut.

Sekedar informasi diskusi dengan perwakilan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 dihadiri juga oleh Sekdaprov, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans, Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans, Inspektorat Daerah, Kasat PolPP Provinsi Sumsel.

Dalam diskusi itu Ketua SBSI Lahat, Erwin menceritakan permasalahan buruh dengan PT. Kaltim Sukses Makmur terkait penanganan tuntutan kasus kekurangan upah lembur yang belum ditindak lanjuti.

“Kami meminta dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumsel mendesak PT. PJB Service Unit PLTU Banjar Sari mengeluarkan rekomendasi mempekerjakan kembali saudara Deni yang di PHK Pihak perusahaan. Kami juga menuntut dilakuakn pembinaan keperusahaan-perusahaan oleh pegawai penagwas ketenagakerjaan secara berkala di kabupaten Lahat,” kata Erwin.

Lebih lanjut, Ketua SPSI 1973, Khaidir Tanjung menginformasikan bahwa hingga saat ini pengusaha masih banyak yang membayar upah buruh dibawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Selain itu, terkait Union Busting (Pemberangusan) kebebasan berserikat di PT. CS2 Pola Sehat padahal serikat pekerja adalah mitra perusahaan. Kami meminta pegawai pengawas ketenagakerjaan dan pemerintah memproses adanya backing untuk perusahaan PT. CS2 Pola Sehat. Serta kami menuntut DPD Apindo Sumsel harus diklarifikasi seperti dengan Serikat buruh dan serikat pekerja,” paparnya.

Lebih rinci wakil Ketua SPSI Kiagus Zainudin mendesak sikap pemerintah terkait pelanggaran normatif yang belum terselesaikan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan, meminta verifikasi Apindo yang mana saat ini pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan menggunakan sistem silang di Kabupaten dan kota.

“Pegawai ketenagakerjaan Sumsel harus melakukan pemeriksaan pelanggaran normatif secara komphrehensif berupa pembayaran THR 2017 yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan serta status PKWT yang hingga saat ini tidak sesuai dengan ketentuan Kepmenaker nomor 100 tahun 2004 terhadap PT. CS2 Pola Sehat Banyuasin dan perusahaan lainnya di Sumsel,” paparnya.(rahmat)

Related posts

%d bloggers like this: