Buruh 

Buruh Perempuan Tuntut Penghapusan Upah Padat Karya Karena Dinilai Kekerasan Sistemis

SBSINews – Ketua Bidang perempuan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Dian Septi mengungkapkan bahwa kebijakan upah padat karya di empat Kabupaten dan Kota di Jawa Barat lebih murah dari Upah Minimum Provinsi (UMP).

Hal itu diungkapkannya saat kegiatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada 2017. Dalam kegiatan itu para buruh perempuan menuntut penghapusan kebijakan upah padat karya karena dinilai sebagai bentuk kekerasan sistemis pada perempuan.

Berdasarkan Permenperin 51/2013, pemerintah menetapkan upah padat karya bagi industri makanan, minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kulit, alas kaki, mainan anak, dan furnitur yang memiliki buruh lebih 200 orang dan komponen upah lebih 15 persen.

“Buruh menolak karena hal itu bentuk pemiskinan sistematis, karena mayoritas buruh di sektor padat karya merupakan perempuan,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan penetapan upah padat karya tersebut bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Kendati demikian faktanya, upah murah bisa diterapkan lintas sektor dan provinsi dengan alasan aneh untuk kepentingan pemilik modal.

Tak jauh berbeda, perwakilan Pokja Buruh Perempuan Federasi Sektor Umum Indonesia (FSUI), Ajeng Pangesti Anggriani menyebutkan, Jakarta sangat berpeluang menjadi sasaran berikutnya.

“Kalau kebijakan upah padat karya berhasil di Jawa Barat, saya yakin akan diterapkan di Jakarta. Buruh akan ditakut takuti dengan banyaknya pabrik yang pindah ke daerah,” katanya.

Related posts

%d bloggers like this: