Buruh Politik 

Anies Minta Buruh DKI Bersabar Untuk Tunaikan Kontrak Politik

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta waktu kepada buruh DKI Jakarta untuk menunaikan kontrak politik yang pernah dibuatnya sesuai prioritas yang ada saat ini.

Hal tersebut diungkapkannya kepada awak media saat digelarnya aksi buruh 10 November 2017.

Ia juga mengakui bahwa isu yang berkembang terkait kontrak politiknya dengan buruh benar adanya. Salah satu isi kontrak itu adalah penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang tak akan menggunakan PP No 78/2015.

Anies meminta agar buruh bersabar dan memberikan waktu kepadanya dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno untuk menunaikan janji-janji tersebut.

“Iya, ada kontrak politik. Kepada buruh tolong beri kita waktu untuk bisa menjalankan. Ada yang bisa dikerjakan bulan ini, ada yang harus dikerjakannya bulan depan, jadi semuanya perlu waktu untuk pelaksanaan, nanti akan kita tunaikan semua,” katanya.

Lebih lanjut, Anies mengatakan bahwa ia dan Sandiaga akan menunaikan semua janji dan juga kontrak politik itu dalam lima tahun kedepan.

“Tolong pahami juga, saat siklus UMP masuk kita baru bertugas dua minggu dan dipaksa segera mengambil keputusan, jadi tolong sabar  dulu ya,” ujarnya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/11/2017).

Sekedar informasi, kontrak politik Anies-Sandi dengan buruh berjanji akan menghapus outsourcing, kerja kontrak, dan pemagangan buruh DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan UU No 13/2003 dan Permenakertrans No 19/2013. Mereka juga berjanji akan membatasi sistem outsourcing untuk lima pekerjaan saja.(mat/julio)

Related posts

%d bloggers like this: