Bursa Kerja Buruh 

Stakeholder dan Pelaku Pengiriman TKI Ilegal Diancam Hukuman Maksimal 10 tahun Penjara

JAKARTA – Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Legeri (PPTKLN) Kementrian Ketenagakerjaan, R Soes Hindharno memberi peringatan keras kepada stakeholder dan pelaku yang terlibat pengiriman pekerja migran atau Teaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri secara illegal.

Ia mengegaskan ancaman pidana dan denda diberlakukan bersama-sama dan bukan pidana atau denda saja. Jangan sampai ada mal administrasi penempatan pekerja migran. Senin (6/11/2017).

Sekedar informasi sesuai dengan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang telah disahkan DPR akhir Oktober lalu, pelaku yang terlibat pengiriman pekerja migran atau Teaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri secara illegal, diancam pidana maksimal penjara selama 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 15 miliar.

“Ini harus jadi perhatian serius bagi para stakeholder dalam penempatan pekerja migran terutama bagi aparat sipil negara, baik di pusat maupun daerah sampai desa,” katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam UU PPMI permasalahan rekrutmen, persiapan dan peningkatan skill pekerja migran adalah tanggungjawab pemerintah. Sementara fungsi PPTKIS hanya sebagai marketing penempatan.

Sesuai Pasal 82 UU PPMI menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja menempatksn pekerja migran dengan jabatan dan pekerjaan yang tak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan pekerja migran di ancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.

Ancaman hukum itu juga berlaku apabila penempatkan pekerja migran pada pekerjaan yang  bertentangan dengan nilai kemanusiaan, norma kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan dan

“Setiap orang yang menempatkan pekerja migran dengan tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani, rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan juga akan ditindak sama,” ujarnya.

Tak sanpai disitu saja, R Soes Hindharno mengatakan bahwa tuntutan hukum yang sama juga diberikan kepada perseorangan yang melakukan penempatan atau pengiriman pekerja migran. Karena dalam UU PPMI, pasal 49 disebutkan,  pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia terdiri atas Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri,” paparnya.

Selain itu, hukuman lainnya atas tindak pidana serupa akan dipenjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta bagi setiap orang yang dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen.

Dokumen tersebut seperti  surat keterangan status perkawinan, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui kepala desa, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja dan perjanjian kerja.

Ancaman lain adalah pidana penjara paling lama tiga  tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta  bagi setiap orang yang menempatkan pekerja migran Indonesia, padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur  minimal 18 tahun.

Terpisah, Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, Ayub Basalamah menyambut baik tingginya ancaman hukuman bagi pelanggaran pengiriman pekerja migran yang datur dalam UU PPMI. “Hal itu untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran, serta menghindari dari potensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang,” ujarnya.

Related posts

%d bloggers like this: