Buruh 

Bakal Ada Aksi Nasional Pada Hari Pahlawan, Sandiaga Uno Ajak Buruh Diskusi

JAKARTA – Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Sandiaga Uno berjanji akan menerima dengan tangan terbuka jika para buruh ingin berdiskusi terkait telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi 2018.

Sebelumnya, keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan UMP 2018 sebesar Rp 3,648 juta dengan menawarkan sejumah fasilitas pada 1 November lalu telah mengecewakan para buruh.

Alasannya jelas, karena tuntutan para buruh agar UMP dinaikkan menjadi Rp 3,9 juta tak terwujud seperti asa yang sebelumnya diberikan.

Sekedar informasi, Pemprov DKI Jakarta secara resmi telah menetapkan besaran UMP tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035, yang naik dari tahun 2017 yakni Rp 3.355.000.

Sadar akan kian berlarutnya hal itu, Sandi telah mengundang teman-teman buruh untuk duduk bersama dan bersilaturrahmi.

“Kuncinya adalah bagaimana kesejahteraan buruh kita tingkatkan, ” katanya di pelataran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (5/11)

Sementara itu, rencananya puluhan ribu massa dikomandoi Buruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi nasional bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November 2017 mendatang.

Presiden KSPI Said Iqbal, mengklaim bahwa titik kumpul aksi dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta menuju Istana Merdeka. Alasan memilih Balai Kota sebagai titik kumpul, karena menjadi simbol perlawanan terhadap upah murah.

“Rencananya buruh DKI Jakarta akan melakukan aksi ‘kuras pabrik’ dan berbondong-bondong ke Balai Kota. Buruh-buruh dari Tangerang, Serang, Cilegon, Bogor, Bekasi, Depok, Karawang, dan Purwakarta, akan longmarch masuk ke Jakarta,” kata Said Iqbal dalam siaran persnya, Jumat (3/11/2017).

“Dari Jawa Timur direncanakan akan ada 50 bus buruh yang masuk Jakarta. Dari Jawa Tengah 30 bus, dari Lampung 10 bus, dan beberapa bus dari Sumatera Utara,” ujarnya.

Sementara itu, lanjutnya, ada juga buruh dari Kepulauan Riau, Kalimantan, dan beberapa daerah di Indonesia bagian Timur yang juga akan masuk ke Jakarta menggunakan kapal laut.

Ditanya terkait tuntutan buruh Said Iqbal mengatakan pertama, cabut mandat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dinilai sebagai pembohong. Kedua, menolak UMK DKI Jakarta 2018 dan menuntut adanya revisi. Terakhir, cabut PP 78/2015 dan kampanye upah plus 50 (minimal naik 500 ribu).

“Dalam kaitan dengan penetapan UMP, Anies-Sandi pembohong dan ingkar janji. Selamat datang ‘Bapak upah murah’. Anies-Sandi kembali menegaskan dirinya sebagai Bapak upah murah dan lebih melindungi kepentingan para pemilik modal besar,” tegas Iqbal.(mat)

Related posts

%d bloggers like this: