Bursa Kerja Buruh Entertainment 

UMP Naik 8,7 Persen, Ini Alasan Kementrian Ketenagakerjaan

Jakarta – Kabar gembira, Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat edaran tanggal 13 Oktober 2017 telah menetapkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 dinyatakan naik serentak di seluruh Provinsi di Indonesia sebesar 8,71%.

Kebijakan itu ditulisnya dalam surat dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017.

Dalam surat itu juga dijelaskan kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71% dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan PDB yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Rinciannya: Inflasi nasional sebesar 3,72% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99%. Seperti dikutip dari detikfinance.com

Dengan telah ditetapkannya surat edaran itu seluruh gubernur wajib menetapkan UMP 2018 dan juga mengumumkannya paling lambat 1 November 2017.

Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tertentu apabila kabupaten/Kota itu mampu membayar lebih tinggi dari UMP.

Lebih lanjut, UMK diumumkan selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2017, UMP dan UMK yang telah di tetapkan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2018.

Contohnya di Provinsi DKI Jakarta, UMP-nya saat ini Rp 3.355.750 x 8,71% = Rp 292.285. Kemudian Rp 3.355.750 + Rp 292.285 = Rp 3.648.035. Kurang lebih seperti itu,” kata Kasubdit Standarisasi dan Pengupahan Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Dinar Titus, di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Penetapan upah minimum 2018 merupakan hasil dari penambahan upah minimum 2017 dikali tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP Nomor 78 Tahun 2015.(ist)

Related posts

%d bloggers like this: