Buruh SBSI 

Jalan Buntu Buruh di Batam, Perusahaan Tantang Selesaikan di PHI

SBSINEWS – Usaha perundingan yang dilakukan Pengurus Komisariat (PK) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) PT. PAN Baruna dan PT. Startmara Pratama menemui jalan buntu.

Alhasil, tuntutan para buruh harus disamapikan melalui aksi demo. Meski sudah demikian, pihak perusahaan tetap bersikeras tidak mau membayarkan pesangon karyawan yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dengan dalih akan meladeni tuntutan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Usaha perundingan pertama ditolak, perusahaan malah mengancam akan meladeni di PHI dan jika tuntutan buruh menang baru akan dibayarkan,”kata sekretaris DPC SBSI Batam yang juga ketua PK PT. Baruna, Rio Fernando Napitupulu kepada SBSINews.com

Lebih lanjut Rio mengatakan bahwa selain pesangon tuntutan lain yang disampaikan adalah perusahaan harus mempermanenkan karyawan dan juga membayarkan upah lembur karyawan seperti yang diatur Undang-Undang Ketenaga Kerjaan.

Aksi turun kejalan para buruh tersebut merupakan bentuk kekecewaan puluhan anggota SBSI dan Serikat Buruh Farkes Kota Batam.

Setelah berjalan kaki, tuntutanpun disuarakan di depan PT Starmara Pratama dan PT Pan Baruna di kawasan Industri Cammo Industrial Park, Batam Center, Kamis (19/10/2017).

Perusahaan baru mau melakukan mediasi saat perwakilan Kepala Dinas Ketenagakerjaan yaitu Tukiman, datang untuk menjadi mediator antara para pendemo dengan pihak perusahaan.

Ketua SBSI DPC Kota Batam, Jhonner Sirait, mengatakan, setiap tahun, kedua perusahaan itu selalu memperpanjang kontrak karyawan dan banyak lagi aturan UU yang dilanggar.

“Setiap menjelang akhir kontrak, kalau tidak kontrak baru, pasti digilir ke dua perusahaan tersebut, yang lebilh gila, setiap habis kontrak, karyawan harus mengeluarkan uang Rp 500 ribu agar bisa kembali bekerja,” kata Jhonner.

Jhonner juga mengungkapkan, hak-hak karyawan yang bekerja pada perusahaan juga tidak dipenuhi oleh pihak perusahan.

“Lembur tidak ada dibayarkan. Setiap penjualan tidak mencapai target, pasti gaji karyawan yang dipotong,” katanya.

Meski sudah dijelaskan oleh Tukiman, bahwa tata cara yang dilakukan perusahaan itu menyalahi, namun pihak perusahaan bersikeras menempuh jalur hukum.(mat)

Related posts

%d bloggers like this: