BPJS 

Delapan Langkah Mengatasi Defisit

Ditulis Oleh: Timboel Siregar

Catatan Sore – Hari ini Wakil Menteri Keuangan menyatakan bahwa pemerintah telah menyusun delapan langkah untuk menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan dalam jangka pendek.

Langkah Pertama, pemerintah telah membayar iuran PBI untuk bulan Nopember dan Desember 2017. Kalau langkah pertama yaitu membayar PBI November dan Desember 2017 sebesar 4.2 triliun itu memang kewajiban pemerintah. Jadi iuran PBI November dan Desember tetap akan diterima BPJS Kesehatan, maka dari itu tidak usah dihitung lagi sebagai langkah menambal defisit karena sudah kewajiban di 2017.

Langkah kedua yaitu memberikan bantuan sebesar 3.6 Triliun, bukan PMN namanya. Ya sudah bagus itu, apalah namanya yang pasti pemerintah bantu langsung ke BPJS Kesehatan.

Langkah ketiga yaitu memotong langsung pajak rokok degan potensi 5.1 triliun hal tersebut juga cukup baik. Langkah ini hanya untuk memastikan Pemerintah Daerah berkomitmen membantu iuran BPJS Kesehatan bagi warga daerahnya. Menurut saya potensi pemasukan dari pajak rokok ini sebagai proses memaksa Pemda untuk mengikutsertakan rakyat di daerah ke BPJS K. Kalau seluruh Pemda sudah disiplin mengikutsertakan warganya ke BPJS Kesehatan tentu dana ini sebenarnya tidak keluar juga. Langkah ini untuk 2018, bukan untuk menutupi defisit 2017.

Langkah keempat yaitu memotong Dana Bagi Hasil (DBH) cukai hasil tembakau adalah hal baik. Tapi dana ini untuk 2018.

Langkah kelima yaitu memotong Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Pemda yang mempunyai utang ke BPJS Kesehatan. Kalau seluruh Pemda disiplin membayar iuran maka dana dari langkah kelima ini tidak perlu keluar. Bisa dikatakan langkah kelima ini diambil karena pemerintah pusat gagal mendisiplinkan Pemda membayar iuran.

Seharusnya Kemendagri merespon ketidak disiplinan Pemda mendukung JKN dengan menggunakan UU 23 tahun 2014 karena JKN sudah dijadikan program Strategis Nasional. Tapi bagian pentingnya piutang iuran dari Pemda (Jamkesda maupun iuran Pemda sebagai pemberi kerja) akan menjadi nol nantinya di 2018. Piutang iuran Jamkesda sampai 30 Juni 2017 ini mencapai 577.599 juta. Piutang iuran pemerintah daerah sebagai pemberi kerja per 30 Juni 2017 sebesar Rp. 469.415 juta.

Langkah keenam yaitu Kemenkeu meminta agar dana operasional BPJS Kesehatan bisa diefisienkan. RKAT Beban Operasional per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 4.63 Triliun yang sudah direalisasikan per 30 Juni 2017 sebesar Rp. 1.87 Triliun.

Saya sepakat dengan permintaan Kemenkeu, tapi bukankah lembaga yang mengesahkan RKAT BPJS Kesehatan namun Kemenkeu juga harus ikut serta. Jadi seharusnya Kemenkeu saja yang melakukan rasionalisasi terhadap pos beban operasional BPJS Kesehatan, seperti misalnya memotong Tunjangan Hari Raya bagi Direksi dan pejabat BPJS Kesehatan menjadi satu kali upah saja. Selama ini Direksi BPJS Kesehatan dan pejabatnya mendapat THR 2 kali upah.

Langkah ketujuh adalah BPJS Kesehatan meningkatkan strategic purchasing, hal tersebut sangat baik. Namun selama ini kinerja direksi tidak pernah dievaluasi. Ke-depan seharusnya Kemenkeu melakukan evaluasi terbuka terkait kinerja direksi.

Langkah terakhir yaitu kedelapan BPJS Kesehatan meminta mengurangi moral hazard hal itu bagian dari kinerja direksi yang harus dievaluasi oleh Presiden.

Dari uraian di atas, saya menilai dari delapan langkah itu, langkah pertama, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan hanya merupakan langkah pembenahan saja atas kinerja direksi dan komitmen Pemda yang lemah selama ini sehingga menghambat pemasukkan bagi BPJS Kesehatan.

Tujuh langkah tersebut juga bisa diterapkan tahun depan bukan untuk menambal defisit tahun 2017 ini.
Riil sebagai langkah untuk menambah pembiayaan JKN hanyalah Langkah kedua saja.

Jadi menurut saya utk defisit tahun 2017 pemerintah belum memiliki jurus jitu jangka pendek mengatasi defisit 2017.

Ini artinya langkah yang diambil pemerintah tersebut hanya sebatas upaya untuk mengalihkan isu agar pemerintah tidak menaikkan iuran seperti yang diamanatkan Pasal 16I Perpres No. 111/2013.

Pemerintah dengan sengaja melanggar Pasal 16I tersebut. Semoga Langkah langkah yang akan diambil tersebut bisa mendukung upaya mengatasi defisit. Merupakan hal yang sangat baik juga bila langkah tersebut diselaraskan dengan kehadiran Inpres no. 8 tahun 2017 sehingga semua pihak yang diamanatkan bisa benar-benar bekerja dengan baik.

Pinang Ranti, 4 Desember 2017

 

Related posts

%d bloggers like this: