BPJS 

BPJS Ketenagakerjaan Membentuk Tim Terpadu Khusus Penegakan Hukum

Jakarta, SBSINews – Bertekad melindungi tenaga kerja melalui kerjasama Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kejaksaan Tinggi serta Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta telah membentuk tim terpadu khusus penegakan Hukum.

Tugas tim ini adalah untuk menindak perusahaan yang belum ikut serta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan juga perusahaan yang menunggak iuran. Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI, Tony Spontana di Jakarta.

“Tim ini dibentuk guna mengawasi pelaksanaan Undang-undang yang mewajibkan perusahaan atau pihak pemberi kerja melindungi tenaga kerjanya,” kata Tony.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa Kejaksaan berperan besar membantu penguatan tim yang akan mengutamakan pendekatan pencegahan karena sebelumnya dalam pembentukan tim ini sempat mengalami kendala karena kurangnya kepatuhan terhadap undang-undang.

“Timsus ini mengedepankan tindakan preemtif dengan mengingatkan setiap perusahaan. Bila tidak patuh, tim akan mengambil tindakan preventif,” ujarnya di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan seperti dilansir dari tribunnews.com Rabu (29/11).

Tak hanya itu ia juga mengungkapkan jika suatu saat dalam perjalanannya ditemukan kesengajaan seperti tidak mematuhi UU maka akan masuk ranah tindak pidana.(mat)

Baca juga: http://wartakota.tribunnews.com/2017/12/02/bpjs-ketenagakerjaan-bentuk-timsus-kejar-perusahaan-yang-belum-ikut-dan-penunggak

Related posts

%d bloggers like this: