BPJS Opini 

Catatan Siang, Buruk Muka Cermin Dibelah

Ditulis oleh: Timboel Siregar

BPJS Kesehatan berencana melibatkan peserta untuk mendanai biaya perawatan (cost sharing) untuk penyakit yang membutuhkan perawatan medis lama dan berbiaya tinggi (Katastropik).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris mengatakan, pembiayaan perawatan penyakit Katastropik selama ini cukup menguras kantong BPJS Kesehatan.

Demikian berita tentang JKN yang muncul saat ini dibeberapa media. Tentunya berita ini membuat keresahan bagi peserta JKN yang mengalami sakit Katastropik seperti penderita cuci darah, jantung dan lainnya.

Atas berita tersebut, saya mencoba membuat catatan kecil. Merujuk pada UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN Pasal 22 ayat (1) diamanatkan “Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.”

Ayat ke 2 berbunyi, untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta menyumbang (urun) biaya.

Dari dua ayat tersebut maka saya menilai bahwa BPJS Kesehatan wajib melayani seluruh peserta JKN atas seluruh jenis pelayanan tersebut termasuk kuratif dan urun biaya bisa dikenakan bila ada penyalahgunaan pelayanan.

Pertanyaannya, apakah peserta yang menderita penyakit Katastropik menimbulkan penyalahgunaan pelayanan? Tentu tidak.

Saya yakin peserta JKN penderita Katastropik bukan penyalahgunaan pelayanan. Karena itu kalau penderita harus urun biaya maka kebijakan tersebut sudah melanggar Pasal 22 ayat (1) dan (2) tsb.

Pernyataan Dirut BPJS yang ingin melibatkan peserta untuk Cost Sharing bagi penyakit Katastropik adalah sebuah statement kebingungan mencari solusi atas masalah defisit pembiayaan JKN yang tiap tahun terjadi.

Sudah menjadi kebiasaan bagi pemerintah dan direksi BPJS Kesehatan selalu merespon defisit dengan memproduksi regulasi yang menyulitkan peserta JKN, seperti Per BPJS no. 84/2014 dan Per BPJS no. 1/2015 tentang masa aktivasi pendaftaran JKN.

Ketika angka piutang iuran tinggi maka lahirlah Peraturan Direksi BPJS Kesehatan No. 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penagihan dan Pembayaran Iuran JKN.

Apakah dengan lahirnya peraturan tersebut piutang iuran menurun, tentu tidak. Piutang iuran tetap tinggi, per 30 Juni 2017 piutang iuran sebesar Rp. 3.9 Triliun. Tingginya piutang ini tentunya terkait dengan kinerja direksi BPJS Kesehatan.

Seharusnya pemerintah dan Direksi BPJS Kesehatan merespon defisit dengan mengevaluasi komitmen anggaran pemerintah dan mengevaluasi kinerja Direksi, bukan malah mengorbankan pasien JKN apalagi melanggar ketentuan UU SJSN.

Janganlah lagi membuat rakyat yang memiliki hak konstitusional atas jaminan kesehatan menjadi sulit memperoleh hak konstitusionalnya hanya karena kinerja Direksi yang belum optimal.

Jadi bila pernyataan Dirut di atas benar benar direalisasikan maka pemerintah dan Direksi telah nyata-nyata melanggar Pasal 22 ayat 1 dan 2 UU SJSN dan pepatah yang pas dalam masalah ini adalah Buruk Muka Cermin Dibelah, kinerja rendah direksi, rakyatlah yang disalahkan dan dipersulit.

Related posts

%d bloggers like this: