BPJS 

Diskusi FPASN SBSI: Belum Ada Perjanjian Kerja dan Penegakan Hukum Lemah

Guru honor dan dosen tidak tetap belum memahami mekanisme pekerjaan karena tak memiliki perjanjian kerja secara tertulis,”

JAKARTA – Permasalahan hubungan kerja pada status guru honor dan dosen tidak tetap, menjadi topik yang sangat alot dalam bicarakan pada kegiatan bertajuk “Diskusi Publik” yang digelar Federasi Pendidikan Aparatur Sipil Negara (FPASN) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) di Ruang Multimedia Planetarium, Lantai II, tepatnya di Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2017).

Diskusi yang digelar sejak pukul 16.00 Wib itu dihadiri Ketua Umum SBSI, Prof. Muchtar Pakpahan, Asisten Deputi Bidang Hubungan antar Lembaga, Fitri (BPJS Kesehatan), Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Wahyu Widodo (BPJS Ketenagakerjaan), Depnaker Kanwil Jakarta, Maman Miraj Sinior Analisis ada juga Timboel Siregar dari BPJS Watch serta puluhan peserta dari berbagai status, kalangan dan jabatan kerja.

Diskusi Publik itu mendapat apresiasi dari Ketua Umum SBSI lantaran telah menfasilitasi para aparatur sipil negara untuk menggali pengetahuan terkait Serikat Buruh atau Pekerja dan juga terkait BPJS Kesehatan serta Ketenagakerjaan.

“Sebagai serikat pekerja dan serikat buruh kita harus memberi pemahaman dan mendorong guru honor atau dosen dalam hal membuat perjanjian kerja, karena sejatinya dari sanalah dasar pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak,” katanya.

Sementara itu dalam materinya, Asisten Deputi Bidang hubungan antar Lembaga BPJS Kesehatan Fitri memaparkan dengan lengkap apa itu BPJS hingga target JKN KIS di tahun 2016.

Diakuinya, program BPJS serta JKN KIS terhambat lantaran kurangnya komitmen pemerintah dengan alasan menghambat investasi.

“Sejatinya perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya kepada BPJS bisa dikenakan sanksi pidana, namun hal itu belum juga diterapkan karena pemerintah beralasan jika dipaksakan akan menghambat investasi,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Jaminan sosial dan tenaga kerja, Wahyu turut mendukung agar ASN bergabung pada Serikat Pekerja agar lebih memahami mekanisme pekerjaan.

“Kita kesulitan memberikan pemahaman, contohnya saja di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setiap anggota dewan kan punya asisten dalam melaksanakan tugas, namun hingga saat ini kita tidak diizinkan masuk untuk memberikan pemahaman ataupun mengajak para pekerja tidak tetap itu,” paparnya.

Sementara itu Timboel Siregar dari BPJS Watch mengatakan bahwa semua hal dan permasalahan yang terjadi saat ini sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang.

“Semua regulasi yang kita permasalahkan itu sudah ada regulasinya, yang jadi permasalahan adalah lemahnya penegakan hukumm. Pemerintah belum serius. Hanya semangat membuat tapi tidak saat wacana itu diterapkan dilapangan,” paparnya.(mat)

Related posts

%d bloggers like this: