SBSI 

Terima Undangan Dari Disnaker, Ketua DPC SBSI Makassar Siap Menghadiri Perundingan dengan PT Eastern Pearl Flour Mills

Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC SBSI) Kota Makassar, Sulawesi Selatan akan menghadiri undangan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk melakukan perundingan.   Ketua DPC SBSI Kota Makassar, Frans Erdy Rosmawandi mengatakan, ia menerima surat undangan dari Disnaker Kota Makassar untuk melakukan perundingan dengan PT Eastern Pearl Flour Mills terkait penghentianancaman pemecatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadapnya.   Ancaman pemecatan tersebut diduga terjadi akibat adanya pertemuan yang dilakukan oleh Ketua  DPC SBSI Makassar dan Koordinator Wilayah (Korwil SBSI) Sulawesi Selatan dengan karyawan PT Eastern Pearl Flour Mills yang merupakan…

Read More
Opini 

Manusia yang Layak Disebut Manusia

Dr. Azmi Syahputra S.H, M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno   Banyak orang yang mengeluhkan ,  semakin bertambah jumlah populasi manusia di Indonesia  semakin rendah pula kualitas watak, prilaku manusia, maka di antara sebabnya bisa jadi adalah manusia sudah tidak mengetahui tentang siapa dirinya, apa tujuan hidupnya diciptakan. Sebagai orang yang tidak tahu diri atau lupa diri maka perbuatannya akan berlebih lebihan, atau melampaui batas, bahkan cendrung merampas hak orang lain, singkatnya kini semakin sulit menemukan orang baik.   Manusia terlahir mengalami berbagi fase dari bayi, anak -anak ,…

Read More
Opini 

Kebakaran Hutan Dan Lahan Kian Terus Terjadi, Hentikan Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terus terjadi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Tim Manggala Agni meminta agar pembukaan lahan tidak dilakukan dengan cara membakar.   Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B Panjaitan juga menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan. Himbauan itu disampaikan Tim Manggala Agni saat melakukan patroli ke sejumlah desa, terutama di kawasan yang berpotensi terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).   Patroli tersebut dilakukan secara rutin untuk mengecek lokasi (groundcheck) hotspot sebagai upaya pencegahan dini karhutla. Sejak bulan…

Read More
Buruh Opini 

Lawan Kriminalisasi Dan Pelemahan KPK, Selamatkan Anak Kandung Reformasi

Upaya kriminalisasi dan pelemahan yang terus menerus terjadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dihentikan. Selain belum terlihat adanya upaya serius dari institusi-institusi negara untuk menyelamatkan KPK, masyarakat Indonesia diserukan agar melakukan upaya penyelamatan kepada lembaga anti rasuah itu, yang disebut sebagai salah satu anak kandung Reformasi di Indonesia.   Dewan Pimpinan Pusat Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) menyampaikan, rangkaian peristiwa yang akhir-akhir ini menimpa KPK sangat mengkhawatirkan. Mulai dari usulan revisi Undang-Undang KPK, teror kepada Novel Baswedan (penyidik senior KPK) berupa penyiraman air keras, dipaksakannya Panitia Khusus (Pansus) angket KPK…

Read More
Buruh Opini 

Usut Tuntas Penganiaan Aktivis Lingkungan; Menteri Luhut Bilang Akan Tegur Kapolri, Kadiv Propam Bilang Tidak Main-Main

Hingga saat ini belum jelas kelanjutan pengusutan kasus penganiayaan dua orang aktivis lingkungan di Kawasan Danau Toba (KDT), Samosir Sumatera Utara.   Pihak Kepolisian Republik Indonesia didesak melakukan pengusutan terhadap dua orang aktivis bernama Jhohannes Marbun dan Sebastian Hutabarat, yang diduga dilakukan oleh segerombolan preman bayaran dari pemilik tambang galian C di Desa Silimalombu, Samosir, yang merupakan kakak kandung Bupati Samosir.   Ketua Tim Advokasi Penyelamat Danau Toba (Tapdatu) Sandi Ebenezer Situngkir menyampaikan, pihaknya sudah mendesak aparat kepolisian di Sumatera Utara dan di Jakarta agar tidak berdiam diri atas kasus itu….

Read More
Buruh Opini 

Kebijakan-Kebijakan Jokowi Sudah Sangat Merugikan Nelayan, Segera Lakukan Evaluasi

Masyarakat diajak untuk segera melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang sudah sangat merugikan nelayan Indonesia.   Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa mengatakan, dengan melakukan evaluasi janji Jokowi saat menggelar kampanye di Pilpres 2014 lalu hingga hampir tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK kali ini, sudah banyak kebijakan pemerintah yang sangat merugikan nelayan Indonesia.   “Mari bersama masyarakat nelayan Indonesia untuk evaluasi paket kebijakan yang sangat merugikan nelayan. Masyarakat perikanan Indonesia harus kembali menagih komitmen pemerintahan Jokowi-JK agar nelayan tercapai hajat hidup dan kesejehateraannya,” tutur Rusdianto Samawa, di…

Read More
BPJS Buruh Opini 

Bayi Debora Meninggal Dunia Tanpa Pertolongan Memadai Di Rumah Sakit, Boikot Rumah Sakitnya, Polisi Usut Tuntaslah Kasus Ini

Aparat Kepolisian Republik Indonesia diminta segera turun tangan melakukan pengusutan terhadap meninggalnya pasien anak balita Debora Simanjorang di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres.   Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan, kasus meninggalnya Debora di RS Mitra Keluarga Kali Deres karena keluarga tidak bisa memenuhi langsung pembayaran PICU merupakan fakta bahwa nilai-nilai kemanusiaan dikalahkan secara sistemik oleh motif bisnis Rumah Sakit.   “Pihak dokter dan petugas di Rumah Sakit tersebut dengan sadar melalaikan tugasnya sehingga menyebabkan kematian ananda Debora. Karena itu, aparat Kepolisian harus segera turun tangan mengusut kasus ini…

Read More
BPJS Opini 

Anak Debora Meninggal Tanpa Perawatan Memadai Di RS Mitra Keluarga Kalideres, KPAI Bilang Sistem Layanan Kesehatan Belum Ramah Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan kasus meninggalnya bayi Debora yang diduga karena tidak mendapatkan penanganan medis selayaknya di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Jakarta, Minggu (3/9) lalu. Kasus ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki sistem layanan kesehatan ramah anak.   Komisioner Bidang Kesehatan KPAI, Sitti Hikmawatty, menuturkan pihaknya menyesalkan musibah meninggalnya bayi Debora di RS Mitra Keluarga. “Kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk perbaikan layanan kesehatan secara komprehensif,” ujarnya di Jakarta, Senin (11/09/2017).   KPAI sendiri akan mendalami kasus dengan menggali informasi secara berimbang. Dalam waktu dekat KPAI akan…

Read More
BPJS Opini 

Tak Punya Uang, Pasien Anak Tak Diurusi Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Meninggal Dunia, Tolong Hapuskan Hapuskan Sistem INA CBGs

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengutuk keras Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres yang diduga mengabaikan hak pelayanan pasien sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.   Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)Said Iqbal meminta agar Pemerintah meninjau ulang izin Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Terlebih lagi, sebelumnya grup Rumah Sakit Mitra Keluarga juga pernah menolak pasien tidak mampu.   “Ini bukan pertama grup Mitra Keluarga menolak pasien. Masalahnya adalah, mayoritas RS Mitra Keluarga tidak masuk sebagai providernya…

Read More
Opini 

Tokoh Pejuang Buruh Prof Muchtar Pakpahan Sudah Kapok Pilih Presiden Yang Ternyata Tak Pro Rakyat

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Sertikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) Prof Muchtar Pakpahan mengaku sudah kapok memilih presiden yang tidak pro kepada buruh di Indonesia.   Tokoh Pejuang Buruh itu mengatakan, pada awalnya, di 2014, dia melihat bahwa sosok Joko Widodo cukup bisa diharapkan sebagai Presiden yang akan pro kepada buruh dan masyarakat Indonesia dalam pemerintahan. Oleh karena itulah, pada saat Pilpres lalu, Muchtar Pakpahan bersama para tokoh buruh dan gerakan masyarakat lainnya men-capreskan Jokowi.   “Sabtu lalu, saya ada menulis ukuran keberhasilan Jokowi di Papua. Terhadap tulisan itu…

Read More
Buruh Opini 

Negara, Segeralah Akui Dan Perkuat Posisi Perempuan Nelayan Indonesia

Sebanyak 50 orang perempuan nelayan yang tergabung dalam organisasi Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) berkumpul di Jakarta untuk merumuskan gerakan perempuan nelayan di Indonesia. Para perempuan nelayan itu berasal dari Provinsi Aceh sampai Kepulauan Aru, menjadi peserta aktif dalam Pertemuan Nasional Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) yang digelar di Galeri 6 Cemara, Jalan HOS Cokroaminoto, Nomor 9-11, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.   Salah satu agenda utama pertemuan Nasional adalah pemilihan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPNI dan dewan presidium nasional. Sekjen PPNI terpilih, Masnuah menyatakan bahwa PPNI merupakan representasi gerakan perempuan nelayan…

Read More
Buruh Opini 

Perempuan Nelayan Adalah Pahlawan Pangan, Belum Diakui Di Negara Ini

Peran Perempuan Nelayan yang menjadi Pahlawan Pangan di negara ini belum diakui. Puluhan juta jiwa perempuan nelayan banting tulang untuk memenuhi kebutuhan pangan.   Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menyampaikan, perempuan nelayan yang tersebar di seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia terus bekerja menghadirkan pangan laut guna mencerdaskan masyarakat.   “Perempuan nelayan di 10.666 desa pesisir yang tersebar di 300 kabupaten/kota di Indonesia berkontribusi besar dalam pemenuhan kebutuhan protein ikan. Oleh karena itu, keberadaan mereka sangat strategis bagi keberlanjutan generasi bangsa ini,” ungkapnya,…

Read More
Buruh Opini 

Didatangi Perempuan Nelayan, Menteri Susi Bilang Perempuan Nelayan Harus Bangkit, Mandiri dan Sejahtera

Dalam rangka Pertemuan Nasional (Pernas), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) melakukan pertemuan secara khusus  dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumat (08/09/2017).   Perempuan Nelayan yang berasal dari 16 (enam belas) kabupaten kota yaitu kota Aceh, Serdang Begadai, Langkat, Lampung, Lombok, Jakarta, Demak, Manado, Kendal, Jepara, Kepulauan Aru, Surabaya, Gresik, Buton, Indramayu dan Demak menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan nelayan.   Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati mengatakan, salah satu permasalahan substansi yang disampaikan kepada Menteri Susi Pudjiastuti…

Read More
Buruh Opini 

Dongkraklah Konstribusimu, Bersiaplah Menghubungkan Pelaku Industri Perhotelan dan Pariwisata

Indonesia terkenal memiliki banyak destinasi pariwisata yang sangat indah, mulai dari hamparan pantai hingga panorama alam pegunungannya, namun sayangnya aset kekayaan pariwisata tersebut tidak serta-merta menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.   Menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kontribusi sektor pariwisata terhadap total realisasi investasi di Indonesia pada tahun lalu masih tergolong rendah, yakni baru berkontribusi sebesar 2,2% atau setara Rp 51,2 triliun.   Untuk mendorong investasi di sektor ini, diperlukan lebih banyak pameran dan eksibisi perhotelan yang bisa menghubungkan pelaku industri dibidang perhotelan dan pariwisata (hospitaliti industri)….

Read More
Buruh Opini 

Persaingan Pemasaran Global Kian Terbuka, Kemendag Fokus Sinergikan UMKM dan Ritel Modern

Kementerian Perdagangan mensinergikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan ritel modern dalam jaringan pemasaran.   Untuk itu, produk UMKM diseleksi mutunya dan selanjutnya akan dipasarkan di seluruh jejaring ritel modern di Indonesia.   Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) Kemendag, Luther Palimbong menyampaikan, upaya pembinaan dan pemberdayaan UMKM terus digenjot oleh Kementerian Perdagangan.   “Kemendag secara kontinu berupaya melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar produk UMKM, melalui fasilitasi pertemuan UMKM dengan ritel modern, toko-toko swalayan dan pusat toko oleh-oleh,” ujar Luther Palimbong, Jumat…

Read More