BPJS 

Aturan Jaminan Pensiun dinilai masih diskriminatif

Jakarta, SBSINews – Aturan Jaminan Pensiun dinilai masih diskriminatif. Hal itu terlihat dari masih dibatasinya peserta dan termasuk tidak mencakup pekerjaan informal. Untuk itu aturan yang telah ada perlu segera direvisi.

Dilansir dari Harian Rakyat Merdeka, Rabu (27/12) Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengungkapkan bahwa sejak dimulainya sebagai program utama, pengngelolaan jaminan pensiun meningkat dengan peserta mencapai 15,28 juta pekerja dengan dana kelolaan sebesar 21,43 triliun.

Kendati demikian, kemajuan itu tidak dibarengi dengan kesejahteraan nasib pekerja informal karena tidak diberikan jaminan pensiun dalam aturan ini. Tak hanya itu, Kehadiran Jaminan Pensiun yang diamanatkan dalam UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) juga dibarengi sejumlah masalah seperti dari sisi kepesertaan ternyata tidak semua PPU Non Penyelenggara negara diwajibkan ikut.

“Mengacu pada Perpres, pekerja yang bekerja disektor kecil dan mikro tidak diwajibkan ikut program SJSN, namun data dilapangan hampir 75 persen pekerja penerima upah non penyelenggarabe kerja disektor kecil dan mikro,” kata Timboel.

Lebih lanjut, fakta lainnya adalah adanya kewajiban kehadiran pemberi kerja untuk membayar iuran seperti UU SJSN yang berakibat pada tidak adanya hak pekerja informal terhadap untuk mendapatkan hak pensiun.

“Negara tidak boleh mendiskriminasi pekerja informal. Untuk itu, pemerintah harus merevisi aturan dan juga dari sisi iuran dan manfaatnya,” ujar Timboel.

Baca Juga: http://sbsinews.com/ini-target-bpjs-ketenagakerjaan-tahun-depan-melalui-program-gn-lingkaran/

Related posts

%d bloggers like this: