Hukum 

Kasus Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan, Gubernur Sumut Diminta Bertanggung Jawab

Medan, SBSINews – Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dengan terlapor Gubernur Sumatera Utara, Teuku Erry Nuradi dalam Laporan Polisi No: LP/1499/XII/2017/SPKT III tanggal 07 Desember 2017 diminta tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Hal itu dikatakan Penasehat Hukum terlapor Arsula Gultom SH yang juga juru bicara Muckhtar Pakpahan di Medan kemaren.

“Ditreskrimum Polda Sumut diminta untuk serius menangani kasus ini sampai ke akar-akarnya. Sementara terlapor Erry harus bertanggung jawab dalam kasus yang dilapor kliennya,” kata Arsula.

Lebih lanjut dijelaskan Erry dalam hal ini adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap Henrima Harahap yang telah ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Tapsel terpilih sesuai keputusan KPUD Kabupaten Tapsel Nomor: 037/KPTS/KPU-Kab/002-434707/V/2014 tentang penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Tapsel pada Pemilu 2014.

Kemudian, kata Arsula, KPUD Tapsel membatalkan Henrima Harahap sebagai calon anggota DPRD Tapsel terpilih dan menerbitkan SK KPUD Tapsel No: 052/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VII/2014 pada 11 Juli 2014 dan mengganti Henrima Harahap dengan Mahludin Siagian.

“Klien kami telah menggungat KPU Tapsel dan Mahludin Siagiaan di PTUN Medan. Atas gugatan itu, telah terbit Putusan Mahkamah Agung RI No 311 K/TUN/2015 tanggal 2 Juli 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 34/B/2015/PT TUN-MDN,” ujar Arsula.

Kata Arsula, atas putusan tersebut PTUN Medan memenangkan klien mereka (Henrima Harahap) dan menyatakan SK KPUD Tapsel Nomor: 052/Kpts/KPU-Kab/002-434707/VII/2014 batal. Pemilihan dan pengangkatan Mahludin Siagian sebagai pengganti Henrima Harahap juga cacat hukum.

“Jelas SK KPUD Tapsel no 052 tidak berlaku dan SK KPUD Tapsel 037 yang berkekuatan hukum. Kami meminta peiabat pemerintahan Provinsi Sumut harus mematuhi hukum yang berlaku,” tegas Arsula.

Lebih lanjut juga dikatakan bahwa sampai saat ini Gubernur Sumatera Utara aktif itu masih tetap bersikukuh tidak menerbitkan SK sebagai persyaratan proses pelantikan Henrima Harahap sebagai anggota DPRD Tapsel.

“Gubernur harus bertanggung jawab dalam hal ini. Jangan lakukan pembiaran pak. Kami meminta Gubernur menghormati surat instansi-instansi yang meminta proses putusan PTUN Medan,” tegas Arsula.

Kepada Polda Sumut, Arsula meminta agar Subdit yang menangani lebih serius melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan T Erry Nuradi, dalam hal ini pelanggaran Pasal 216 KUHPidana (tidak menghormati putusan).

“Kami akan terus maju sampai kasus ini tuntas. Kami berharap tidak ada intervensi dari pihak manapun. Mungkin semua orang tau bagaimana sepak terjang Muchtar Pakpahan. Beliau tidak pernah setengah-setengah dalam menangani kasus,” tegas Arsula.(ist)

Related posts

%d bloggers like this: