SBSI 

Humas PN Klaim Belum Ada Yang Ditugaskan Sebagai Eksekutor Putusan MA

Jakarta, SBSINews – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) kembali mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait tindak lanjut eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 378 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Rabu (22/11/2017)

Dikomandoi Sekretaris Jenderal (Sekjen) SBSI Andi Naja FP Paraga hadir juga Djody Sutrisno Marsudioko dan Sabinus Moa.

Kepada SBSINews.com Andi Naja mengungkapkan bahwa hari ini telah bertemu pihak Humas PN. Namun pernyataan yang kembali kurang menyenangkan diperoleh.

“Pihak humas mengatakan belum ada pihak yang ditugaskan sebagai eksekutornya,” katanya.

Sebelumnya pada tanggal 3 Oktober 2017 DPP SBSI pernah mengirimkan surat permohonan untuk bertemu dan berdiskusi dengan Ketua PN Jakarta Pusat pada Senin, 9 Oktober 2017.

“Kami telah mengajukan permohonan eksekusi pertanggal 27 Juli 2017, namun hingga saat ini eksekusi tersebut belum terlaksana. Untuk mengetahui alasan tidak terlaksananya eksekusi tersebut kami ingin berdiskusi dengan Ketua PN,” Kata Djody.

Hasil dari kunjungan tersebut ternyata belum ada respon resmi dari pihak pengadilan untuk memenuhi permohonan diskusi apalagi menindaklanjuti eksekusi tersebut.

“Informasi yang diperoleh dari Jurusita PN Jakarta Pusat, Budi Raharjo menyampaikan bahwa Surat terkait eksekusi Aanmaning putusan MA 378 masih di meja Ketua PN dan belum ada perintah resmi,” katanya lagi.

Sebelumnya, Ketua Umum SBSI Prof. Muchtar Pakpahan bersama Dewan Pengurus Pusat, Selasa 8 Juli 2017 pernah menggelar rapat bersama ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pontas di ruang mediasi PN Jakpus

Pada rapat itu, PN Jakarta Pusat mengimbau kepada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) untuk tidak menggunakan Logo, Mars, Tridharma dan nama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).

“Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengingatkan KSBSI dan federasinya untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 378K/pdt.sus-HKI/2015,” katanya.

Dalam Aanmaning tersebut Ketua PN Jakarta Pusat mengingatkan KSBSI, NIKEUBA SBSI, LOMENIK SBSI, FPE SBSI, FKIKES SBSI, FESDIKARI SBSI, HUKARAN SBSI, FKUI SBSI mematuhi putusan MA no 378K/pdt.sus-HKI/2015 dilarang menggunakan nama SBSI,  logo SBSI,  mars SBSI dan Tridharma SBSI,” kata Muchtar di Jakarta.

Related posts

%d bloggers like this: