Buruh Pendidikan 

Sri Mulyani: Struktur Gaji Yang Baru Akan Meningkatkan Kesejahteraan PNS

Jakarta, SBSINews – Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai struktur gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini tidak seimbang dan akan perlu dilakukan perubahan struktur. Alasannya karena gaji pokok jauh lebih kecil dibandingkan dari tunjangan yang diperoleh. Sri Mulyani mengatakan bahwa dengan adanya struktur yang baru ia percaya akan meningkatkan kesejahteraan PNS. Kedepan pemerintah berencana mengubah komposisi yang ada saat ini karena gaji pokok terkait dengan jaminan sosial. “Kalau dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN) kan disebutkan bahwa penerimaan PNS dari gaji, tunjangan, dan lain-lain. Menteri PAN-RB bersama dengan Menteri Keuangan sedang…

Read More
Buruh Ekonomi 

Ini Besaran UMP Setiap Provinsi di Indonesia 2018

Jakarta, SBSINews – Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat edaran tanggal 13 Oktober 2017 lalu telah menetapkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 dinyatakan naik serentak di seluruh Indonesia sebesar 8,71%. Kebijakan itu ditulisnya dalam surat dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017. Berikut besaran UMP per- Provinsi: Aceh, sebesar Rp 2.717.750, naik Rp 217.750 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 2.500.000 Sumatera Utara, sebesar Rp 2.132.188, naik Rp 170.833 atau 8,71 persen dibandingkan UMP 2017 yang sebesar Rp 1.961.354…

Read More
Buruh Ekonomi 

Tidak Sesuai UMP, Menker Klaim Akan mempidankan Perusahaan

Jakarta, SBSINews – Sejak 1 Januari 2018, seluruh perusahaan wajib membayarkan gaji pekerjanya dengan mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan masing-masing provinsi. Bagi perusahaan yang tidak memberlakukan hal itu akan ada sanksi. Hal itu dikatakan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri yang dengan tengas menyebut sanksi itu berupa teguran hingga mempidanakan. Sebelumnya, pemerintah pada 2018 resmi menaikkan UMP untuk seluruh provinsi yaitu sebesar 8,71 persen “Kalau membayar tidak sesuai dengan upah minimum ya pidana,” ujar dia di Jakarta, beberapa waktu lalu. Kendati demikian, pihaknya selaku perpanjangan tangah pemerintah juga…

Read More