Kongres SBSI 2018 SBSI 

Rapat Pleno Penyelarasan AD/ART SBSI Akhirnya Ditunda, Ini Penyebabnya

JAKARTA – Rapat Pleno pertama membahas Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) berlangsung hingga pukul 22.00 Wib di Gedung Biru, Lantai 2, Kantor Sekretariat Dewan Pengurus Pusat (DPP), Jalan Tanah Tinggi 2, Jakarta, Rabu (8/11/2017). Kendati sudah dibahas selama dua jam, baru lima dari sepuluh Bab yang baru selesai dibahas. Maka dari itu, pembahasan AD/ART untuk Kongres 2018 akan kembali dikupas pada Senin mendatang. Sebanyak enam pengurus secara bergantian membacakan poin per poin yang telah dibagi kedalam sepuluh Bab yang isinya sebanyak 49…

Read More
Kongres SBSI 2018 SBSI 

Begini Suasana Rapat Pertama Komisi GBHO SBSI

JAKARTA – Rapat Pleno pertama membahas terkait Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dan Resolusi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia di Gedung Sekretariat Dewan Pengurus (DPP) di Jalan Tanah Tinggi II, Jakarta berlangsung positif. Sebanyak 26 Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan kader SBSI ikut berpartisipasi membahas fungsi dan amanah dari Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) tersebut. Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Prof. Muchtar Pakpahan menjelaskan bahwa GBHO berfungsi sebagai petunjuk dan arah organisasi untuk tahun-tahun selanjutnya. “Saya menilai materinya Pleno hari ini sangat berbobot dan bagus,…

Read More
Database Kongres SBSI 2018 SBSI 

Tata Tertib Kongres SBSI 2018 Mulai Diplenokan

JAKARTA – Jelang dihelatnya Kongres Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) ke VI pada tanggal 6 April 2018, untuk kali pertama Komisi Tata Tertib Dewan Pengurus Pusat (DPP) mulai memplenokan rancangan Tata Tertib Kongres 2018 di gedung Sekretariat, lantai 2, Jalan Tanah Tinggi II, Jakarta, Rabu (8/11/2017). Sebanyak empat pengurus dari Komisi Tata tertib yang hadir adalah  Rustamadji, Djody Sutrisno Marsudioko, Lukita Sari dan Sri Ningtun memaparkan sebanyak delapan Bab yang berisikan 28 Pasal. Juru bicara Komisi AD/ART, Sriningtun menyampaikan Bab I membahas Ketentuan Umum. Bab II terkait Tugas Wewenang. Bab…

Read More
BPJS 

Melebihi Target, Dana Kelolaan BPJS Ketenagakerjaan 2017 Bisa Mencapai Rp 320 Triliun

JAKARTA – Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan Agus Susanto menyebutkan bahwa pertumbuhan dana kelolaan melebihi ekspektasi. Dikatakannya, sampai akhir tahun 2017 diperkirakan bakal terkumpul dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak Rp 315 sampai Rp 320 triliun. Hal itu dikatakannya bukan tanpa alasan. Ia menilai karena melihat pertumbuhan dana kelolaan pada bulan September 2017 sudah melewati target tahunan yaitu sebesar Rp 296,9 triliun. “Bulan September total dana kelolaan sudah mencapai Rp 309 triliun. Awalnya, target per akhir Desember 2017, BPJS Ketenagakerjaan mengincar dana kelolaan sebesar Rp 296,9 triliun,” katanya….

Read More
Dunia Entertainment Fashion 

Putri Presiden Jokowi Sah Dipersunting Bobby Nasution

JAKARTA – Kahiyang Ayu, putri dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sah dipersunting Bobby Nasution usai melangsungkan akad nikah di Graha Saba Buana, Solo. Setelah itu, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan menantunya Selvi Ananda menyaksikan prosesi pemasangan cincin kawin Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution. Sebelumnya prosesi sakral dimulai, Bobby datang menggunakan kereta kuda dengan gagah mengenakan beskap hitam velvet khas Jawa menuju lokasi ijab qobul disusul kereta yang mebawa Kahiyang dan keluarganya seperti dikutib dari hariansinggalang.co.id, Rabu (8/11). Wakil Presiden Jusuf Kalla yang hadir sebagai saksi…

Read More
Buruh Opini SBSI 

MENILAI BERHASIL TIDAKNYA SEORANG PRESIDEN

JAKARTA – Pasal 9 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menuliskan sumpah atau janji Presiden:” ..memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Tugas utama Presiden adalah memegang teguh UUD dan menjalankannya. Berhubungan dengan tujuan negara untuk kepentingan seluruh rakyat, maka yang terpenting dikerjakan Presiden sekaligus menjadi alat ukur keberhasilan Presiden secara lengkap adalah: Pertama, apakah hukum sudah ditegakkan, apakah rakyat merasakan keadilan dan kepastian hukum. Amanat passl 1 (3) UUD. Kedua, apakah semua penduduk sudah mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak dari pekerjaannya. Amanat Pasal 27(2). Ketiga, apakah…

Read More
Bursa Kerja Buruh 

Stakeholder dan Pelaku Pengiriman TKI Ilegal Diancam Hukuman Maksimal 10 tahun Penjara

JAKARTA – Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Legeri (PPTKLN) Kementrian Ketenagakerjaan, R Soes Hindharno memberi peringatan keras kepada stakeholder dan pelaku yang terlibat pengiriman pekerja migran atau Teaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri secara illegal. Ia mengegaskan ancaman pidana dan denda diberlakukan bersama-sama dan bukan pidana atau denda saja. Jangan sampai ada mal administrasi penempatan pekerja migran. Senin (6/11/2017). Sekedar informasi sesuai dengan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang telah disahkan DPR akhir Oktober lalu, pelaku yang terlibat pengiriman pekerja migran atau Teaga Kerja Indonesia (TKI)…

Read More